Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim (Foto/IST)

PWI Jatim Pertanyakan Statement Yadi Hendriana ke Dewan Pers

MOJOKERTO (jurnalMojo.com) — Yadi Hendriana selaku Ketua Komisi Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers membuat statemen bahwa media diminta untuk mengutip sumber resmi kepolisian serta menghindari spekulasi, mengenai insiden baku tembak yang membuat Brigadir J tewas di rumah Irjen Ferdy Sambo.

Pernyataannya tersebut akhirnya memunculkan reaksi dari kalangan komunitas pers. Hal tersebut dikarenakan lembaga terhormat yang menjadi naungan bagi media massa serta menjadi benteng  terakhir bagi media massa termasuk wartawan tersebut, dinilai sudah membuat kesalahan fatal yang dapat merusak integritas pers.

Tidak hanya itu, atas tindakannya tersebut juga dapat merusak kinerja kewartawanan sekaligus merusak lembaga tertinggi pers.

Sesuai yang disampaikan oleh Lutfil Hakim selaku Ketua PWI Jawa Timur, yang secara tegas mempertanyakan sikap Dewan Pers (DP) atas statemen Yadi Hendriana.

Menurutnya,  jangan sampai statemen Yadi Hendriana diberi kebebasan berkembang di ruang publik tanpa keterangan resmi dari DP. Karena semua itu akan memunculkan berbagai spekulasi, sehingga narwah DP akan jatuh.

Hal yang menjadi kekhawatiran Lutfil Hakim, apabila statemen Yadi Hendriana itu sampai diartikan sebagai sikap resmi Dewan Pers, yang nantinya akan dapat semakin memperburuk kredibilitas Dewan Pers.

Lutfil Hakim menegaskan bahwa jangan sampai statemen Yadi dipandang sebagai pernyataan resmi DP oleh Kepolisian RI, dan dijadikan sebagai acuan oleh polisi di seluruh tanah air dalam praktek keseharian.

Menurutnya, melokalisir eksplor sumber informasi yang hanya pada satu sumber, dapat berarti menghalangi kegiatan jurnalistik. Sedangkan telah helas, di UU Pers Pasal 18, menegaskan barang siapa yang menghalangi tugas pers bisa dikenai pidana dua tahun atau denda Rp500 juta.

“Statemen anggota Dewan Pers justru mengkerdilkan kemerdekaan pers, yang notabene sudah dijamin di Pasal 4 UU Pers,” terang Lutfil Hakim pada Sabtu, (24/07/2022)

Sebagai informasi, setelah melakukan pertemuan dengan kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo di kantor Dewan Pers, Jakarta Pusat, Jumat (15/07/2022), Yadi Hendriana memberikan keterangan kepada bahwasannya media harus memperhatikan dampak dari pemberitaan insiden baku tembak yang menewaskan Brigadir J di Rumah Irjen Ferdy Sambo

Ia memberikan statemen bahwa penulisan berita seharusnya bersumber dari pernyataan Mabes Polri.

“Jadi begini, penjelasan Mabes Polri itu, ya, itu saja yang ditulis. Kemudian tidak boleh berspekulasi lebih jauh,” ujar Yadi kepada wartawan di Dewan Pers pada Jumat (15/7/2022).

Menurutnya, pemberitaan di luar sumber yang resmi tidak diperbolehkan, termasuk juga dari pengamat. Ia menilai bahwa hal tersebut sifatnya kasus dan pengamat sebenarnya juga tidak bisa mengomentari kasusnya. Sehingga pemberitaan harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan fakta-fakta di lapangan.

Ia juga menekankan, meskipun fakta dan yang lainnya ada, namun semua berita harus benar-benar melihat dampaknya. (sen/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar