Kondisi perahu nelayan yang tengah menepi di pantai. (Dok. Humas Pemkot Surabaya)

Imbas Naiknya Harga Solar, Banyak Nelayan Jatim Terancam Tidak Dapat Melaut

SURABAYA (jurnalMojo.com) — Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang baru-baru ini ditetapkan oleh pemerintah menimbulkan keresahan pada masyarakat, termasuk para nelayan.

Kenaikan harga solar subsidi yang sebelumnya Rp5.150/liter menjadi Rp6.800/liter membuat hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Pelabuhan Perikanan kehabisan stok.

Ketua Umum Forum Masyarakat Kelautan Maritim dan Perikanan, Oki Lukito mengungkapkan bahwa sejak diumumkan wacana kenaikan harga solar subsidi, banyak nelayan yang akhirnya memutuskan tidak melaut. Hal tersebut dikarenakan harga solar subsidi naik Rp1.650/liter-nya. Kenaikan solar ini dinilai sangat memprihatinkan menurut oki

“Nelayan menangkap ikan jadi tidak pasti karena kondisinya seperti ini, perubahan iklim dan over fishing di sejumlah perairan,” ujarnya pada Minggu (04/09/2022).

Oki melanjutkan, akhirnya nelayan terpaksa membeli di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan harga yang lebih mahal Rp500/liter sampai Rp1.000/liter. Solar subsidi yang di beli di SPBU harganya adalah Rp 7.800/liter, dan itu sudah termasuk biaya angkut dari SPBU ke sentra nelayan.

Menurutnya, adanya kenaikan harga solar tersebut kondisinya berat. Sedangkan, solar subsidi pun tidak pernah mencukupi di SPBN. Hingga akhirnya nelayan terpaksa harus beli ke SPBU yang tentu harganya lebih mahal sebab ada biaya angkutnya juga.

Seperti yang terjadi di Pelabuhan Perikanan Popoh dan Sine Tulungagung, kegiatan para nelayan tidak bisa optimal disebabkam suplai BBM solar subsidi terbatas. Solar yang dikirim tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan nelayan di Tulungagung.

Sama halnya yang terjadi di Pancer Banyuwangi. Kebutuhan solar di wilayah tersebut setiap harinya sejumlah 8 ton. Sebagian kapal yang tidak mempunyai dokumen lengkap harus membeli solar yang non subsidi.

Sementara di Pelabuhan Perikanan Puger Jember, nelayan pun mau tidak mau harus membeli solar subsidi di SPBU diakibatkan terbatasnya pasokan solar di SPDN.

Kondisi memprihatinkan pun dialami nelayan Brondong Lamongan, Mayangan Probolinggo, Bulu Tuban, Pasongsongan, Sumenep dan Pantura.

Menindaklanjuti kondisi yang berkembang di sentra-sentra tersebut, Oki meminta kepada Gubernur Jatim untuk memberlakukan darurat nelayan. Diantaranya, menghapus pungutan di Pelabuhan seperti retribusi TPI dan biaya pengurusan Surat Ijin Berlayar (SIB).

Ia juga meminta Gubernur Jatim menunda pemberlakuan aturan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi nelayan, dan juga mengalihkan biaya pembangunan infrastruktur pelabuhan untuk pemberdayaan UMKM, misalnya usaha budidaya laut untuk kelompok nelayan.

Ia menilai, sejauh ini,pembangunan serta perluasan pelabuhan perikanan setiap tahun yang dianggarkan Rp50-70 miliar tersebut, manfaatnya tidak dapat dirasakan nelayan. (sen/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar