Sejumlah warha saat mengadu ke DPRD Kab Mojokerto (Ujeck/jurnalMojo.com)

Mediasi Kedua Terkait Kisruh Tahapan Pilkades Desa Canggu Berlangsung Memanas

MOJOKERTO (jurnalMojo.com) — Proses mediasi kedua mengenai kisruh pada tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Canggu, Kabupaten Mojokerto berlangsung memanas. (12/07/2022).

Pada mediasi yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten tersebut, ada anggota DPRD Kabupaten Mojokerto sempat mengeluarkan kata-kata yang bernada tinggi terhadap perwakilan warga.

Hal ini dipicu saat perwakilan warga menuduh panitia Pilkades Desa Canggu tidak transparan dan ada indikasi memihak kepada salah satu calon kepala desa.

Pada pertemuan tersebut turut hadir panitia Pilkades Desa Canggu bersama Forkopimcam serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Mojokerto. Sementara yang berperan sebagai mediator pada acara tersebut adalah anggota Komisi 1 (Bidang Hukum dan Pemerintahan).

Rindawati, selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Mojokerto, mengatakan wajar apabila ada pihak-pihak yang merasa tidak puas saat mediasi tersebut.

“Apapun yang sudah disampaikan, keputusan kita tetap. Semuanya nanti pasti ada yang puas dan tidak puas, pasti ada yang benar dan merasa benar. Kalau diteruskan sampaikan kapanpun tidak akan selesai,” terangnya.

Ia mengatakan mediasi antara kedua belah pihak, yakni perwakilan warga Canggu dan panitia Pilkades tersebut telah selesai. Sehingga pihaknya tidak dapat lagi mencampuri panitia pasa pelaksanaan Pilkades.

Menurut Rinda, yang penting kedua belah pihak sudah dipertemukan serta diberi pemahaman bahwasannya pelaksanaan tahapan Pilkades di Desa Canggu sudah sesuai.

Warga merasa kecewa, sebab acara mediasi terkait keterbukaan informasi tahapan pemilihan kepala desa tersebut berakhir tanpa hasil.

Warga mengungkapkan bahwa ternyata dewan perwakilan rakyat tidak mengindahkan pengaduan warga yang meminta kepada panitia Pilkades tentang transparansi untuk melihat kelengkapan data administrasi bakal calon Kades lain pada waktu batas akhir, yakni 4 Juli 2022 yang lalu.

Saat itu, ada salah satu bakal calon yang menemui panitia dan ingin melihat berkas dari bakal calon lain.

Menurut Rinda, hal tersebut tidak seharusnya dilakukan. Ada keterbatasan informasi publik yang tidak semuanya dengan mudah disebarkan ke masyarakat.

Karena panitia Pilkades juga harus berhati-hati dan mereka pun ada tahapan-tahapan tersendiri dalam proses verifikasi.

Ia juga mengatakan bahwa pengumuman dan penetapan calon kepala desa, termasuk juga berkas administrasi akan diberitahukan pada 25 Juli 2022.

“Nanti waktu diumumkan ke publik, silahkan kalau ada yang tidak setuju disampaikan. Jika ada yang mau diklarifikasi, kalau memang masih tidak puas, ya monggo kalau mau gugat menggugat,” terangnya (sen/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar