Ilustrasi.

Kekerasan Sexual Tidak Dijamin oleh BPJS

Oleh : 

Drg. Mela Karina Maya Riza

Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya

 

BPJS sebagai program Jaminan Kesehatan Nasional menjadi asuransi kesehatan wajib bagi warga Indonesia. Fasilitas kesehatan dapat digunakan bagi peserta yang terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Namun tidak semua layanan dan penyakit bisa ditanggung BPJS Kesehatan, salah satunya adalah layanan kesehatan bagi korban kekerasan sexual.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam ranah personal yang tercatat di lembaga layanan mencapai 2.363 kasus pada 2021.

Menurut Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), terdapat sembilan bentuk kekerasan seksual yaitu perkosaan, pelecehan seksual, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, pernikahan paksa, pemaksaan pelacuran, pemaksaan kontrasepsi, dan pemaksaan aborsi.

Korban kekerasan seksual rentan mengalami penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, dan kerugian secara ekonomi, sosial, dan budaya. Bahaya kekerasan seksual dapat meliputi fisik, psikis, dan sosial. Secara fisik, korban akan mengalami keluhan rasa sakit dan memiliki kemungkinan mengidap penyakit seksual menular. Secara psikis, umumnya mereka akan mengalami Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) dan kecemasan berlebih yang akan menggiring
pada keinginan untuk menyakiti diri sendiri hingga bunuh diri.

Dan secara sosial, korban jelas akan menerima stigma buruk dari masyarakat yang akan menyebabkan mereka menarik diri dari lingkungan sosial, sulit membangun relasi dengan lawan jenis, dan rasa tidak aman.

Mengacu pada Perpres No. 12 tahun 2013 dan Perpres No. 28 tahun 2016 BPJS Kesehatan masih menjamin korban tindak kejahatan dan kekerasan sexual. Kedua Perpres tersebut masih mengatur tentang penjaminan korban tindak pidana kekerasan, terutama kasus-kasus darurat seperti pembegalan. Korban yang mengalami luka berat dan tentunya sangat membutuhkan perawatan tidak dikategorikan sebagai pasien umum.

Namun saat ini telah disahkan Pasal 52 Perpres No. 82 tahun 2018, BPJS
Kesehatan tidak lagi menanggung korban tindak kejahatan maupun korban kekerasan seksual. Semua kasus kejahatan ini dialihkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

LPSK memiliki lima program perlindungan, yaitu perlindungan fisik, perlindungan prosedural, perlindungan hukum bantuan medis, psikologis, dan psikososial terhadap para korban. Di Pasal 28 UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, seperti korban yang berhak mendapat perlindungan LPSK adalah korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak
pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat.

Ini menjadi masalah besar karena kasus kejahatan dan kekerasan sexual
masih cukup tinggi di Indonesia, dan menimbulkan permasalahan baru bila hanya
korban berat fasilitas bantuan perlindungan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bagaimanakah dengan fasilitas layanan kesehatan korban dengan luka ringan sampai sedang? Tentu ini menjadi PR pemerintah untuk memberikan jalan keluar nya.

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar