Cukupkah UU No. 38 Tahun 2014 Pasal 32 Sebagai Dasar Hukum Perawat Dalam Menjalankan Pelimpahan Wewenang Tenaga Medis ?

Oleh :
Ns. Maria Yensi Tamo Ina. S Kep
Mahasiswa Magister Hukum Kesehatan Universitas Hang Tuah Surabaya

Masalah perlindungan hukum bagi profesi keperawatan dewasa ini seringkali kurang menjadi perhatian, akibatnya perawat yang berjuang untuk merawat dan menyelamatkan pasien justru menelan pil pahit. Setiap pihak yang terkait dalam bidang kesehatan baik pasien maupun tenaga medis dan paramedis masing-masing memiliki perlindungan hukum yang mengatur hak dan kewajibannya.

Salah satu undang-undang yang mengatur tentang profesi keperawatan adalah Undang-undang No. 38 tahun 2014 tentang Keperawatan, dimana dalam pasal 32 dijelaskan tentang pelimpahan wewenang perawat.

Dalam pasal 32 dijelaskan bahwa pelimpahan wewenang hanya bisa dilakukan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis dan melakukan evaluasi pelaksanaannya.

Hal ini merupakan poin penting dari pelimpahan wewenang medis, mengapa demikian? Karena pelimpahan wewenang yang dilakukan secara lisan sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum, karena tidak ada bukti otentik bahwa ada proses pelimpahan wewenang dari dokter kepada perawat, sehingga apabila terjadi hal-hal yang merugikan pasien, maka perawat dapat dengan mudah dituntut secara hukum karena dianggap bertindak atas kemauan sendiri tanpa ada bukti tertulis atas perintah dokter. Hal ini tentunya akan sangat merugikan perawat.

Pasal 32 ayat (3) juga menjelaskan bahwa pelimpahan wewenang ini akan disertai dengan pelimpahan tanggung jawab, namun hal ini bukan berarti bahwa selanjutnya tenaga medis sudah tidak lagi bertanggung jawab atas pasien, karena sepenuhnya dilimpahkan kepada perawat. Dalam ayat (5) dijelaskan bahwa Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan; (6) tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berada pada pemberi pelimpahan wewenang.

Artinya perawat telah diberikan perlindungan bahwa tindakan yang dilakukan oleh perawat tetap dibawah pengawasan tenaga medis yang memberikan wewenang, apabila perawat telah melaksanakan tindakan dengan baik sesuai dengan prosedur perawatan (SOP), maka perawat terlindungi oleh undang-undang ini.

Namun dalam prosesnya secara faktual, terutama dalam keadaan gawat darurat yang membutuhkan pertolongan segera dimana tenaga medis membutuhkan perawat untuk menolong pasien tersebut dan hanya memberikan perintah secara lisan mengingat kondisi pasien yang gawat sehingga tidak sempat membuat bukti tertulis pelimpahan wewenang, apakah disini perawat harus menerima pelimpahan wewenang tersebut untuk menyelamatkan nyawa pasien? Atau harus tetap mematuhi prosedur pelimpahan wewenang dengan secara tertulis? Seringkali praktik di lapangan tidak sesuai dengan prosedur pelimpahan wewenang seperti yang tertuang dalam undang-undang, terutama pada saat pasien gawat darurat, dimana pelimpahan secara tertulis dilakukan setelah tindakan pertolongan kegawatan pasien dilakukan.

Masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab dalam UU no. 38 tahun 2014 pasal 32 tentang pelimpahan wewenang tenaga medis.

 

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar