Ilustrasi

Fenomena Konsep Rule Of Law Kebiri Kimia di Indonesia

Oleh:

Mayang Puspitasari Rohimanto, S.H

Mahasiswa Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.

 

Begitu banyaknya kekerasan seksual yang semakin marak terjadi sehingga mengakibatkan pemerintah mengamandemen undang-undang perlindungan anak.  Akhirnya Presiden Joko Widodo mengesahkan hukuman kebiri kimia dengan melakukan pemasangan cip atau pendeteksi elektronik serta pengungkapan identitas yang tertuang didalam Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No 1 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kebiri kimia ialah disuntikkannya obat-obatan yang memiliki kandungan anafrodisiak yang fungsinya menhilangkan libido serta hasrat seksual.

IDI (Ikatan Dokter Indonesia) menolak  terhadap tindakan pidana tambahan tersebut, dikarenakan menimbulkan efek samping yang mengakibatkan terjadi gangguan kesehatan dan bahkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini disampaikan melalui fatwa Majelis Kedokteran Etik Kedokteran (MKEK) No 1 Tahun 2016.

Dalam beberapa tahun setelah di sahkannya Perppu tersebut, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk kepada Muh Aris pemuda asal Dusun Mangelo, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur di putus bersalah dan melanggar pasal 76 D juncto Pasal 81 ayat (2) UU No 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak dan di hukum penjara selama 12 tahun, denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan dan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Landasan hakim memutus kebiri kimia dikarekana Muh Aris terbukti melakukan 9 kali pemerkosaan dan korbannya anak anak.

Setelah diputuskan oleh majelis hakim, maka timbulah pro kontra kembali dikalangan masyarakat mengenai penerapan tahap pelaksanaan eksekusi pidana tambahan kebiri kimia. Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak. Dalam Pasal 3 disebutkan tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi di bidangnya atas perintah jaksa.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 merupakan turunan terkait regulasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak, yang di tanda tangani dan di tetapkan oleh Presiden Jokowi pada 7 Desember 2020.

Direktur Eksekutif ICJR (Institue for Criminal Justice Reform) menyatakan bahwa iya menolak terkait tata cara penerapan  kebiri kimia, kemudian iya menambahkan bahwa “ICJR akan memonitoring pasal kebiri, mempelajari hak-hak korban, pemberatan pidana, dan akan melakukan kajian apakah Perppu ini berdaya guna”.

Oleh:

Mayang Puspitasari Rohimanto, S.H

Mahasiswa Magister Hukum Konsentrasi Kesehatan Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya.

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar