Tim dari Kejaksaan Negeri Jombang saat menyita sejumlah kendaraan milik Masykur (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Kasus Korupsi Program KUPS 2010, Kejaksaan Sita Harta Masykur

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Tak kunjung membayar ganti rugi pada negara, tim dari Kejaksaan Negeri Jombang, Jawa Timur, menyita sejumlah kendaraan milik Masykur Efendi.

Masykur merupakan terpidana kasus korupsi program Kredit usaha Pembibitan/Peternakan Sapi (KUPS) Bank Jatim Cabang Jombang, tahun 2010.

Kasipidsus Kejaksaan Negeri Jombang, Acep Subhan Saepudin mengatakan, pihaknya melakukan penyitaan terhadap kendaraan Masykur pada Kamis (06/01) kemarin. Sedikitnya ada 3 kendaraan yang disita jaksa.
“Jadi kita memang kembali melaksanakan eksekusi, yang kita sita yakni tiga barangbukti milik terpidana berupa sebuah pikal L300 dan dua buah truk,” terang Acep, Jum’at (07/01/2022).

Acep menjelaskan, ketiga barang bukti ini disita dari dua orang rekananan Masykur, bernama Edi Supangat dan Kasiyanto. Ketiga kendaraan itu, disita dari wilayah Desa/Kecamatan Bareng.

“Jadi tiga kendaraan ini sudah dititipakn di sana sejak penyidikan dulu, berdasar Putusan Mahkamah Agung nomor 917K/PID.SUS/2017 tanggal 16 Oktober 2017, ketiga kendaraan ini memang barang bukti yang dirampas oleh negara untuk membayar kerugian,” lanjutnya.

Usai diambil di Bareng, ketiga kendaraan ini dibawa menuju Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Jombang di Mojoagung. Rencananya, ketiga kendaraan ini akan dilelang melalui KPKNL. “Jadi nanti uang dari lelang itu, akan diakumulasikan dengan uang yang sudah dieksekusi dari barangbukti sapi kemarin,” katanya.

Hal itu, dilakukan jaksa lantaran hingga kemarin Masykur belum sama sekali membayar kerugian negara sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung.

Acep juga menambahkan, Jaksa hingga kini masih melakukan penghitungan jika nanti ketiga kendaraan ini bilainya belum setara dengan kerugian yang ditetapkan.

“Ya kalau memang nanti masih kurang, kita tentu akan melaksanakan sesuai putusan yang ada, yakni penyitaan atas harta bendanya, kalau memang terpidana tidak melakukan pembayaran,” paparnya.

Saat eksekusi itu, Acep juga menyebut jaksa kembali belum bisa menemukan keberadaan Masykur yang hingga kini masih buron.

“Terpidana tidak ada di lokasi, sehingga eksekusi badan belum bisa dilakukan, namun pemantauan masih terus dilakukan,” pungkasnya.

Perlu diketahui, pada 8 Juni 2016, Masykur Affandi terdakwa kasus penyimpangan program kredit usaha pembibitan/peternakan sapi (KUPS) di Bank Jatim Cabang Jombang 2010 divonis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya pidana penjara 12 tahun dan pidana denda Rp 500.000.000 subsidair 1 tahun kurungan.

Selain itu, hakim juga menjatuhkan pidana tambahan kepada Ketua Koperasi Tani Bidara Tani Jombang ini berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 45.885.166.385,15 dengan ketentuan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dijual lelang untuk membayar uang pengganti tersebut.

Dan jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka dipidana penjara selama 3 tahun.
Terhadap putusan hakim, terdakwa mengajukan banding.

Dalam persidangan lebih tinggi itu, majelis hakim Pengadilan Tinggi Jatim memutusnya dengan pidana yang lebih ringan. Yakni pidana penjara selama sembilan tahun dan denda sebesar Rp 500 juta subsidair satu tahun kurungan penjara.

Selain itu, Masykur juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 44.483.666.385 dengan ketentuan bila tidak dibayar, maka jaksa berhak melakukan penyitaan atas harta bendanya, atau jika masih tidak cukup akan diganti dengan kurungan penjara selama tiga tahun.

Masih belum terima, Masykur pun kembali mengajukan upaya hukum lanjutan berupa kasasi. Namun sayang, Mahkamah Agung menolak kasasinya dan tetap menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur.(elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar