Salah satu KPM di Desa Glagahan, Kecamatan Perak Jombang yang menerima komoditi minyak goreng dalam kemasan dalam program BPNT (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Ganti Ayam dengan Minyak Goreng, Dinsos Minta Izin Agen Dicabut

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Adanya minyak goreng dalam kemasan yang diterima KPM program BPNT atau program sembako, di Desa Glagahan, Kecamatan Perak, Jombang Jawa Timur, mendapat respon dari dinas terkait.

Atas adanya penggantian komoditi daging ayam dengan minyak goreng kemasan tersebut, Dinas Sosial (Dinsos) memberikan rekomendasi sanksi berupa pencabutan izin agen penyalur sembako alias e-warong yang menyalurkan bantuan tersebut.

Selain itu, berdasarkan hasil evaluasi Dinsos juga menemukan 13 KPM telah menerima komoditi gula dan minyak goreng yang dinilai menabrak aturan di pedoman umum (Pedum) program Sembako 2020.

Kepala Dinsos Jombang, Hari Purnomo mengaku jika pihaknya telah berkirim surat kepada pimpinan BNI 46 Cabang Jombang sebagai tindak lanjut temuan tersebut. ”Jadi kami sudah mengirim surat ke BNI untuk dilakukan evaluasi. Jadi nanti keputusan ada di BNI,’’ ujar Hari, Sabtu (08/05/2021).

Lebih lanjut Hari menjelaskan , Dinsos telah melakukan pengecekan dan pemantauan lapangan secara langsung usai menerima informasi terkait penggantian konditi daging ayam dengan minyak goreng kemasan akhir April lalu.

Selanjutnya, sambung Hari, pihaknya menemukan 13 KPM yang menerima komoditi gula dan minyak goreng yang tersebar di wilayah desa setempat. ”Jadi setelah kami tindaklanjuti ada 13 KPM yang menerima. Ada gula dan minyak goreng,’’ ucapnya.

Ia menegaskan, sesuai dengan pedum program sembako perubahan I tahun 2020, hal tersebut dilarang dan tidak boleh digunakan untuk pembelian gula pasir dan minyak. ”Ya seperti itu, sehingga kami menyampaikan tindaklanjut dengan mengirimkan surat ke BNI,’’ katanya.

Dalam surat itu, ia juga menyampaikan rekomendasi sanksi pencabutan izin e-warong atau agen penyalur sembako di wilayah desa setempat. ”Namun keputusan tetap ditangani BRI. Kami di dinas sosial sebatas melakukan evaluasi dan monitoring,’’ paparnya.

Namun demikian, Hari berharap penyaluran BPNT kedepan bisa berjalan sesuai prosedur. Ia juga mengingatkan, seluruh pendamping agar memantau dan mengawasi penyaluran program sembako BPNT setiap bulannya. ”Harapan kami kedepan penyaluran BPNT atau program sembako ini berjalan lancar sesuai dengan aturan yang ada,’’ tukasnya.

Terpisah, Camat Perak Widiono selaku tikor kecamatan membenarkan telah menerima surat tembusan dari dinas sosial terkait hasil evaluasi penyaluran BPNT di wilayahnya.

”Benar, kami telah menerima surat tersebut. Surat tersebut diserahkan dari kabupaten tanggal 28 April. Namun baru tadi ada di meja saya. Kemudian pukul 12.30 saya disposisi untuk ditindaklanjuti,’’ ungkap Camat.

Camat menyebut, dalam waktu dekat ia akan mengadakan rapat koordinasi dengan forpimcam Perak. Termasuk kepala desa Glagahan menindaklanjuti surat tersebut. ”Jadi surat tersebut kan ditujukan untuk pipimnan BNI 46, dan kami sebagai tembusan,’’ tegasnya.

Ditanya terkait evaluasi tikor Kecamatan, pihaknya mengakui jika penyaluran BPNT di wilayahnya tidak sesuai pedum. ”Ya sesuai hasil laporan tim kecamatan dan pendamping kemarin memang seperti itu, (ada penggantian daging ayam dengan minyak),’’ tegasnya.

Ia mengaku tidak mempunyai kewenangan terkait penggantian agen, dan kewenangan memang ada Bank yang ditunjuk.

”Kalau sesuai pedum, kami tikor kecamatang memang mempunya tugas untuk evaluasi. Namun evaluasi itu adalah barang yang diterimakan. Kalau soal agen penyalur menjadi tanggungjawab BNI. Nanti keputusannya ada di BNI,’’ pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, adanya komoditi minyak goreng kemasan 2 liter beredar di KPM penerima program sembako atau BPNT di Desa Glagahan, Kecamatan Perak.

Komoditi minyak goreng dalam kemasan itu, sengaja diberikan ke KPM, lantaran untuk mengganti komoditi daging ayam. (elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar