Masjid milik Pemkab Jombang yang terletak di area lingkungan kantor Pemkab Jombang (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Tarik Sumbangan Dengan Patokan Angka, Wakil Rakyat Kritik Sekda Jombang

Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi saat membaca surat edaran permintaan sumbangan dana untuk pembangunan masjid milik Pemkab Jombang

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Adanya permintaan sumbangan dana untuk rehab pembangunan masjid milik Pemkab Jombang, Jawa Timur, mendapat kritik dari ketua DPRD Jombang.

Pasalnya, bantuan dana sumbangan yang dibebankan pada ASN dilingkungan Pemkab Jombang, besaran angkanya telah ditentukan Sekdakab Jombang, Akhmad Jazuli, yang merupakan ketua panitia rehab pembangunan masjid tersebut.

Menurut ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi, sumbangan untuk pembangunan masjid merupakan bentuk amal jariyah yang disarankan bagi umat muslim pada umumnya.

Namun, lantaran situasi saat ini sedang pandemi Covid-19 rasanya, lanjut Mas’ud, kurang tepat jika sumbangan ditujukan kepada para ASN.

“Situasi dan kondisi harus dilihat. Saat ini pandemi Covid-19, jadi gaji dan THR (Tunjangan Hari Raya) sangat dibutuhkan untuk kebutuhan ASN,” ungkap Mas’ud saat ditemui wartawan di kantor DPRD Jombang, Kamis (06/05/2021).

Mas’ud menganggap besaran sumbangan yang ditargetkan pihak panitia pembangunan masjid kurang pantas.

Didalam surat yang dikeluarkan panitia pembangunan Masjid Baiturrahman Pemerintah Kabupaten Jombang Nomor 100/ /415.10.1/2021, besaran sumbangan dipatok sesuai tingkatan eselon ASN.

Dimana, bagi staf biasa ditarget menyumbang menimal Rp 100 ribu, bagi eselon IV Rp minimal Rp 200 ribu, eselon IIIb minimal Rp 350 ribu, eselon IIIa bukan kepala OPD minimal Rp 400 ribu.

Sedangkan, pejabat eselon IIIa Kepala OPD ditarget sumbangan minimal Rp 500 ribu, pejabat eselon IIb minimal Rp 1 juta dan pejabat eselon IIa minimal Rp 2 juta. “Kalau dipatok seperti itu seakan-akan seperti kewajiban. Nah ini kurang pas menurut saya, seperti paksaan,” tegasnya.

Mas’ud memberikan masukan, Pemkab Jombang harusnya mengusulkan pembangunan masjid melalui APBD. Itu dianggap tepat tanpa merepotkan para ASN. Apalagi tanah tempat masjid berdiri ini merupakan tanah milik Pemkab, otomatis Masjid ini adalah aset milik Pemkab Jombang.

“Pemerintah berhak dan boleh bisa menganggarkan pembangunan seperti ini, karena aset daerah. Bisa melalui APBD maupun P-APBD. Saya minta ini dikoordinasikan kembali,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, rehab pembangunan masjid milik Pemkab Jombang, dimintakan sumbangan dana ke ASN lingkungan Pemkab Jombang.

Besaran sumbangan yang ditentukan panitia pembangunan yang diketuai Sekdakab Jombang, ini dikeluhkan ASN.

Lantaran ASN diminta untuk menyumbang selama 5 kali berturut-turut, sesuai dengan golongan pangkat yang dijabat ASN tersebut.(elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar