Surat edaran untuk menyumbang pembangunan masjid Pemkab Jombang yang dikeluarkan panitia pembangunan masjid (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Rehab Masjid Pemkab Jombang, Lima Bulan ASN Dimintai Sumbangan

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Agenda rehab Masjid di lingkungan Pemkab Jombang, Jawa Timur, menjadi isu hangat di kalangan aparatur Negeri sipil (ASN) di lingkungan Pemkab setempat.

Lantaran, ASN menerima surat permintaan bantuan sumbangan pembangunan masjid. Bahkan, beberapa ASN menganggap surat edaran tersebut terkesan mengada-ada dan tidak ada dasar hukumnya.

Surat yang beredar di kalangan ASN menggunakan kop surat ‘Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman Pemerintah Kabupaten Jombang’. Dimana dalam surat  bernomor 100/   /415.10.1/2021 tertanggal April 2021 itu, ketua panitia pembangunan meminta seluruh ASN di seluruh OPD Kabupaten Jombang ikut menyumbang.

“Menindaklanjuti Surat Keputusan Bupati Jombang tanggal 05 April 2021 nomor 188.4.45/158/415.10.1.13/2021 tentang Panitia Pembangunan Masjid Baiturrahman Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang dan berdasarkan hasil rapat panitia diperkirakan menghabiskan anggaran hingga Ro 5.000.000.000 (lima miliar) yang berasal dari dana swadaya (amal jariyah) utamanya ASN,” tertanda Akhmad Jazuli, selaku Ketua Panitia Pembangunan Masjid dalam surat itu.

Dan dalam keterangan surat itu, menyebut jika seluruh ASN pada masing-masing OPD diharapkan menyerahkan uang selama lima bulan penuh sejak April-Mei.

Dalam surat tersebut, pihak panitia, juga menyebutkan angka minimal untuk sumbangan ini.

Yakni minimal Rp 100 ribu staf, Rp 200 ribu untuk eselon IV, Rp 350 ribu untuk eselon IIIb, Rp 400 ribu eselon IIIa non kepala dinas, Rp 500 ribu untuk eselon IIIa kepala OPD, Rp 1 juta untuk eselon IIb, dan Rp 2 juta untuk pegawai eselon IIa.

Dalam keterangan selanjutnya, ketua panitia juga menyebutkan agar seluruh Kepala OPD mengimbau dan mengumpulkan uang itu ke tiga rekening yang sudah disiapkan panitia.

Pada bagian akhir surat ini, bertandatangan Akhmad Jazuli (Sekdakab Jombang) sebagai ketua panitia dan Anwar (Asisten I Setdakab Jombang) sebagai sekretaris.

Dengan adanya surat ini, sontak sejumlah ASN mengeluh. Menurut mereka, surat itu lebih mencerminkan sifat pemaksaan dari pada imbauan untuk sumbangan.

“Ya mau mengeluh juga bagaimana, mau tidak mau ya harus membayar kalau begini, tapi aneh saja Pemkab Jombang mau membangun masjid kok minta ke ASN, apa anggarannya kurang?” ucap salah satu ASN asal Jombang wilayah utara ini, yang namanya enggan dipublikasikan.

Lebih lanjut ia tak mau, harus menyetorkan uang iuran yang ia nilai memaksa, itu kepada Pemkab. Mulai Mei ini, penyetoran uang itu dikoordinir instansi di tingkat kecamatan.

“Kita setornya ke wilker, nanti terus diserahkan ke Pemkab, saya sendiri diharuskan membayar Rp 500 ribu, karena Rp 100 ribu kali lima bulan,” pungkasnya.

Hal senada , juga diungkapkan oleh ASN lain, di wilayah selatan Jombang. Ia juga mempertanyakan keberadaan surat itu. “Surat itu sudah seminggu lebih menyebar di teman-teman, dan juga jadi rasan-rasan akhirnya,” ungkapnya.

Sembari mewanti wanti namanya untuk tidak dipublikasikan, pihaknya menyayangkan adanya pembebanan iuran itu, terlebih menurutnya tak semua ASN di Jombang beragama islam.

“Walaupun tidak wajib, tapi kalau sudah ada instruksi begitu dari ketua panitia yang juga Seldakab jabatannya, ya sama saja. Terus teman-teman yang non muslim bagaimana ini, apa juga dipaksa untuk iuran juga?” katanya.

Ia berharap agar pihak Pemkab Jombang agar lebih arif dalam memutuskan segala sesuatu. Terlebih jika berkaitan dengan adanya kutipan uang kepada ASN.

“Tujuannya mungkin baik, tapi kalau ditarget seperti ini tentu ya pasti banyak yang mengeluh,” pungkasnya.(elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar