Akhirnya, Mantan Kades Sumberwuluh Terduga Korupsi Dijebloskan ke Lapas

MOJOKERTO (jurnalMojo.com) — Riyantono (43) salah seorang mantan Kepala Desa Sumberwuluh yang tersangkut kasus tindakan pidana korupsi anggaran Dana Desa  sebesar Rp274.053.584, akhirnya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Mojokerto, Rabu (24/03/2021) sore.

Tersangka dilimpahkan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto usai pemberkasan dipenyidik Polresta Mojokerto dinyatakan lengkap atau biasa disebut P-21.

Tersangka datang ke ruang penyidik Pidana Khusus (Pidsus) di lantai II setelah menjalani rapid antigen. Selama satu jam menjalani pemeriksaan, tersangka tindakan pidana korupsi anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp274.053.584 ini digiring ke mobil Kejari Kabupaten Mojokerto.

Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto, Gaos Wicaksono mengatakan, tersangka merupakan Kades yang terjerat perkara korupsi Dana Desa pada 2013-2019.

“Tahun 2018 Desa Sumberwuluh menerima DD tahap I dan II senilai Rp438.576.600,” ungkapnya.

Ia menambahkan, kucuran dana tersebut digunakan untuk pembiayaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Dusun Selogendogo senilai Rp55.447.100, pembangunan TPT Dusun Geneng senilai Rp103.094.800.

“Pembangunan saluran air Dusun Jombangan senilai Rp132.256.200, pembangunan saluran air Dusun Selogendogo senilai Rp99.158.100 terealisasi Rp70.788.100 dikarenakan DD Tahap III tidak dapat dicairkan. Pembangunan jalan paving Dusun Selogendogo senilai Rp58.730.800,” jelasnya.

Namun, ditangan Kades, tidak digunakan secara baik, bahkan dari pembangunan jalan pembagunan  anggaran yang dilakukan penarikan tunai dari rekening kas desa oleh tersangka tidak sepenuhnya digunakan untuk melakukan pembayaran pekerjaan.

“Melainkan digunakan untuk berjudi dan kepentingan pribadi. Akibat perbuatan tersangka, terdapat kerugian negara sebesar Rp274.053.584,” urainya.

Akibat perbuatanya, tersangka melanggar Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (has/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar