Mahasiswa Unira saat demonstrasi permasalahan transparansi penggunaan dana PKKMB. (Tammim/Jurnalmojo)

Mahasiswa Tuding Dana PKKMB Diselewengkan, Rektor Unira Bungkam

PAMEKASAN (Jurnalmojo.com) – Beberapa Mahasiswa Universitas yang tergabung dalam Komunitas Aksi Mahsiswa Unira (KAMU) melakukan aski demonstrasi terhadap Rektorium perihal transparansi anggaran PKKMB, Kamis (05/11/2020).

Aksi tersebut dilatarbelakangi karena Rektorium tidak bisa memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana PKKMB kepada Mahasiswa baru angkatan 2020-2021 secara terbuka.

Para Mahasiswa mendesak agar para pihak kampus untuk segera terbuka secara publik terkhusus Ketua Panitia PKKMB maupun pihak Rektor Unira

Dalam orasinya, Korlap Aksi Abdul Wafi menyampaikan bahwa pihak kampus yang berperan dalam penyelenggaraan PKKMB ditengarai ada main karena saat dimintai laporan pertanggungjawaban penggunaan dana yang bersangkutan tidak bisa terbuka.

Tidak hanya itu, para pihak kampus tercium menggelapkan dana yang terkumpul sebesar 96.500.000 yang dikumpulkan oleh para Mahasiswa baru.

“Kami para Mahasiswa tidak puas dengan pernyataan pihak kampus karena tidak berdasarkan Pedoman Dasar Organisasi Kemasiswaan (PDOK),” ungkapnya, kamis, (5/11/2020).

Berpedoman PDOK, para mahasiswa membantah pihak Rektor sebab tidak bisa menyebutkan dasar PDOK nomer sehingga tuntutan para mahasiswa masih belum dipenuhi.

“Walau kami sudah menegaskan bahwa sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomer 20 tahun 2003 pasal 24, mahasiswa berhak mengetahui tentang laporan penanggungjawaban penggunaan dana, namun pihak kampus masih membandel,” tambahnya.

Pihaknya mencurigai dalam pelaksanaan PKKMB yang digelar secara daring tersebut ada hal yang ditutup-tutupi.

Setelah melakukan aksi demo, pihak Rektor Universitas Madura (Unira) Dr. Ir. Riszqina, MP. menemui para demonstran dengan tetap beragumentasi seperti halnya saat audiensi bersama Wakil Rektor beberapa waktu lalu.

Tak berselang lama, kemudian Rektor memanggil salah satu Dosen Fakultas Hukum saat disinggung mengenai payung hukum Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan PDOK.

Karena tak memiliki kepentingan dengan dosen siapapun, para demonstran memilih menolak untuk berhadapan dengan oknum dosen yang bersangkutan.

“Kita ingin menyuarakan aspirasi mahasiswa dengan Rektor dan Ketua Panitia PKKMB, bukan dengan dosen, kami sangat menyayangkan sikap pimpinan yang tidak transparan,” tutupnya. (tmm/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar