Foto Pungkasiadi yang terpampang di spanduk gapura Desa Tanjungan ditutup dengan coretan hitam (Foto/Ist)

Foto Cabup Pungkasiadi Dicoreti Orang Tak Dikenal

— Bawaslu Siap Eksekusi Ratusan Foto Kegiatan Calon Petahana

MOJOKERTO (jurnalMojo.com)
Perusakan gambar Pungkasiadi, calon bupati petahana dengan cara dicoreti, dan ditutupi kertas terjadi dibeberapa titik. Salah satunya di gapura pintu masuk Desa Tanjungan, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto.

Dugaan kuat, pelaku adalah orang yang tidak bertanggunggjawab dan sengaja melakukan perusakan dengan cara mencoreti dan menyemprotkan cat hitam, serta menutup kertas putih tepat diwajah calon bupati yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Mojokerto.

Jika diamati, gapura yang dihias dengan banner itu dalam rangka lomba Kampung Tangguh Semeru beberapa waktu yang lalu, terpasang tiga foto masing-masing foto Kapolres Mojokerto Kota dan Dandim 0815 Mojokerto. Ironisnya, hanya foto Pungkasiadi yang berada di tengah dirusak pelaku. Sedangkan foto Kapolres dan Dandim masih utuh tanpa ada yang mencoreti.

Menanggapi perusakan foto tersebut, Irsyad Ashar, Ketua Tim Pemenangan Pungkasiadi – Titik Masudah, menyayangkan kejadian tersebut. Menurutnya, hal tersebut sangat mencederai kontestasi pilkada di Mojokerto.

“Tentu kita menyayangkan kejadian tersebut, menurut kami hal ini sangat keji dan tidak selayaknya dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” ungkapnya saat dikonfirmasi jurnalMojo.com, Sabtu (24/10/2020) malam.

Ia menambahkan, hal yang dilakukan oknum yang diduga lawan politiknya tersebut, merupakan bentuk pelecehan dan tidak menghargai bupati Mojokerto yang ini saat ini mengambil cuti kampanye dalam rangka running pilkada.

“Ini sangat dirugikan bagi pasangan Pungkasiadi-Titik Masudah,” tambahnya.

Namun, pihak tim pemenangan PUTIH tidak akan melaporkan kejadian tersebut. “Kalau kita meladenin oknum tersebut, energi kita terbuang percuma,” imbuhnya.

Meski demikian, lanjut Irsyad, pihaknya menampik jika baliho yang terpasang tersebut adalah bukan dari bagian tim pemenangan miliknya atau APK (Alat Peraga Kampanye).

“Kalau memang melanggar dan harus diturunkan, silahkan diturunkan dengan jalur yang benar, biar yang punya kewenangan yang menurunkan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokertn, Aris Fahrudin Asy’at ketika dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp mengatakan, pihaknya akan menerima segala bentuk laporan yang akan diajukan tim pemenangan.

“Kalau melaporkan ke bawaslu, maka tetap akan diterima apapun itu jenis laporannya,” kata Aris.

Aris menambahkan, bentuk laporan yang akan dilayangkan akan menjadi rekomendasi kajian awal dalam melakukan registrasi laporan.

“Untuk menentukan laporan itu diregistrasi atau tidak, kita ada waktu 2 hari melakukan kajian awal,” tambahnya.

“Kalaupun masih ada foto kegiatan bupati yang kini maju di pilkada, masih proses eksekusi, karena jumlahnya ratusan,” tandasnya.

Dia menambahkan, berdasarkan pasal 70 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang berbunyi

“Ayat (4) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye. Sedangkan (5) Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Gubemur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam,” jelas Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto. (has/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar