Serah terima buku tabungan BTN di Desa Genenganjasem (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

170 Warga di Jombang Terima Bantuan Program BSPS NAHP

JOMBANG (jurnalMojo.com) – Sebanyak 170 orang warga di Desa Munung Kerep dan Desa Genengan Jasem, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendapatkan bantuan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) National Affordable Housing Program (NAHP) dari pemerintah pusat.

Menurut penjelasan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Perkim), Kabupaten Jombang, Heru Widjajanto, program bantuan tersebut berasal dari pemerintah.

“Program BSPS NAHP ini mulai sejak bulan Oktober,” terang Heru, Kamis (19/12/2019).

Lebih lanjut Heru menerangkan, jika bantuan tersebut diberikan pada 170 warga di Desa, yang rata-rata mempunyai penghasilan minim. “Ini bantuan bukan untuk orang miskin ya,” paparnya.

Penerima bantuan stimulan ini, sambung Heru, rata-rata berprofesi sebagai petani, di wilayahnya masing-masing. Setiap waarga, akan menerima bantuan sebesar 17, 5 juta rupiah, untuk membangun rumahnya.

“Uang 17,5 juta ini rincian keperuntukannya, 15 juta untuk matrial, dan 2,5 juta untuk ongkos upah pekerja,” ungkapnya.

Masih menurut penjelasan Heru, mekanisme penyaluran bantuan ini langsung dari pusat. Dimana warga yang lolos secara verifikasi akan langsung dibukakan rekening.

“Tiap penerima bantuan dibukakan rekening bank BTN, yang diatur oleh PPK pusat. Termasuk toko penyalur harus buka rekening di bank BTN secara mandiri,” bebernya.

Setelah mempunyai rekening Bank BTN, lanjut Heru, maka toko akan melakukan droping matrial kebutuhan pelaksanaan pembangunan rumah. Dan kebutuhan matrial ini akan disesuaikan dengan Daftar Rencana Pemanfaatan Bahan (DRPB).

“Kalau toko sudah ngedrop sesuai dengan daftar maka baru akan diover booking dari penerima bantuan ke rekening toko,” ujar Heru.

Sedangkan untuk upah pekerja, imbuh Heru, baru akan diberikan oleh Dinas kepada penerima bantuan, setelah pekerjaan selesai. Artinya, penerima bantuan diharapkan mampu membayar ongkos pekerja terlebih dahulu.

“Yang memilih pekerjanya ini penerima bantuannya sendiri, ya istilahnya penerima bantuan ini ngutangi dulu. Agar bisa dipastikan bangunan rumah sudah jadi. Ya semacam jaminan aja, agar rumahnya benar-benar jadi,” kata Heru.

Syarat wajib dalam program ini, sambung Heru, dimana penerima bantuan ini memiliki rumah yang tidak layak huni. Sehingga dengan adanya program bantuan ini, rumah warga menjadi rumah yang layak huni.

“Yang dikatakan rumah layak huni ini ada tiga syarat, pertama keselamatan, syarat kesehatan, dan syarat kecukupan ruang. Dimana syarat kecukupan ruang ini, ukuran rumahnya minimal 6×6. Dan syarat kesehatan itu harus ada jendela, rooster dan lain sebagainya, sedangkan syarat keselamatan itu berkaitan dengan struktur, mulai balok, kolom dan lainnya,” pungkas Heru. (elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar