Sutamah saat diambil sumpahnya terkait tiga bukti baru yang diserahkan ke Majelis Hakim PTUN (Ujeck/JurnalMojo.com)

Sidang PK Kasus PT PRIA, Kuasa Hukum Warga Lakardowo Hadirkan Tiga Novum

MOJOKERTO (jurnalMojo.com) – Sejumlah barang bukti baru seperti peta rinci Desa Lakardowo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Surat Kepala Desa Lakardowo, dan pemberitahuan pajak terhutang atas nama Jai Samsul, diajukan dalam Sidang PK (Peninjauan Kembali) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Sidoarjo, Kamis (28/11/2019) pukul 14.00.

 

Usai diajukan barang bukti, Hakim kemudian mengambil sumpah dari saksi, Rumiati (43) warga Dusun Sambi Gembol, Desa Lakardowo, Kabupaten Mojokerto. Pengambilan sumpah tersebut disaksikan oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak.

 

Salah satu kuasa hukum warga Desa Lakardowo, Rulli Mustika Adya SH menyebutkan, ada satu lagi barang bukti yang harus diajukan dalam persidangan tersebut.

 

“Sayangnya majelis tidak mempunyai kewenangan untuk menerima bukti ini. Walaupun, hanya bersifat sebagai lampiran memori PK Jadi dalam surat penugasan hakim hanya ditugaskan menyumpah 3 bukti yang sudah kami ajukan,” ujarnya usai menjalani persidangan.

 

Sebelumnya, lanjut Rulli, proses banding terkait kedudukan hukum yang diajukan selama tiga bulan yang lalu oleh Tulus Widodo, tidak mengalami perubahan sekali. Sehingga majelis merasa tidak menerima laporan proses banding tersebut.

 

“Dari mulai awal saja mereka tidak jujur. Kedudukan hukumnya mereka di Lakardowo. Sedangkan, di akte notaris kedudukan mereka berada Kedungsari. Selain itu, Tulus Widodo di Akte Notaris selaku komisaris. Seharusnya yang menerima kuasa tersebut adalah Direktur. Yaitu, Luluk Wara Hidayati,” paparnya.

 

Terpisah, Kuasa Hukum PT PRIA, Ahmad Maulana Robi, mengaku optimis, gugatan PK yang diajukan oleh warga Desa Lakardowo ditolak oleh PTUN.

 

“Sejak awal kami sangat optimis. Sebab, perkara PK tidak mudah pengujiannya. Harus mencarikan bukti baru,” ujarnya.

 

Ahmad Robi menilai, tiga bukti yang diajukan oleh warga tersebut masih lemah karena diragukan bentuk keasliannya.

 

“Tapi nanti akan kami jawab di kontra memori dengan dibatasi waktu selama 2 minggu. Pastinya akan bisa selesai dalam kurun waktu satu minggu,” pungkasnya.

 

Sidang PK tersebut akan dilanjutkan pada satu bulan yang akan datang. Sambil menunggu keputusan dari Mahkamah Agung untuk digelar sidang putusan.

 

Kendati dalam perkara gugatan warga Lakardowo ke PTUN terhadap Bupati Mojokerto, sebagai tergugat I dan tergugat II intervensi PT PRIA bakal memasuki final.

 

Namun, Maulana Robi merasa kasihan dengan warga Lakardowo yang melakukan gugatan. Sebab, tak sedikit warga yang merasa menjadi objek oknum tertentu terkait konflik warga dengan PT. PRIA yang sudah bertahun tahun.

 

”Ini negara hukum, jadi kami berharap warga tetap taat pada hukum dan bukan karena provokasi oknum tertentu. Konflik sosial bisa terjadi dan berkepanjangan,” jelas Robi. (jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar