Ketua MUI Jombang, KH Kholil Dahlan saat ditemui sejumlah jurnalis di kantornya. (Elok Aprianto/jurnalMojo)

Ketua MUI Jombang : Golput Tidak Bijak

JOMBANG (jurnalmojo.com) – Adanya sikap golput pada Pemilu 2019 nanti, dianggap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jombang, KH Kholil Dahlan merupakan sikap yang tidak bijaksana.

Hal ini dikarenakan MUI sudah mengeluarkan fatwa, yang didasari dengan kondisi dan situasi tahapan pemilu itu sudah sesuai dengan hukum syariah.

“Berdasarkan Fatwa MUI, golput itu termasuk perbuatan yang tidak bijak. Karena kondisi situasi pemilihan yang ada di Indonesia itu tidak bertentangan dengan hukum Syariah,” ujar KH Kholil, pada sejumlah jurnalis, Rabu (27/3/2019).

Menurut penjelasan KH Kholil, jika proses dan tujuan pemilu itu tidak melanggar hukum syariah, maka secara otomatis wajib untuk dipatuhi. “Fatwa itu kan sejak 2014 sudah ada,” terangnya.

Bahkan sejak adanya MUI pertama kali, lanjut KH Kholil, tepatnya pada saat era pemerintahan Presiden Soeharto, MUI sudah mengeluarkan fatwa soal pemilu.

“Pimpinan MUI Kyai Hamka, jaman itu mengeluarkan fatwa, bahwa golput itu haram, kalau dilihat dari situasi dan kondisi ketika orang-orang menyelenggarakan pemilu, karena pemilu di Indonesia secara perundang-undangan tidak bertentangan dengan hukum syariah,” jelasnya.

Fatwa itu, imbuh KH Kholil, bisa berlangsung selamanya, jika situasi dan kondisi serta proses terjadinya pemilu sama dengan tempo dulu. Selama tidak bertentangan dengan hukum syariah.

“Kalau prosesnya bertentangan dengan hukum yang berlaku maka fatwa itu tidak berlaku. Dan untuk saat ini, semua proses tahapan pemilu tidak bertentangan dengan syariah,” urainya.

Untuk itu, Ketua MUI Jombang, mengimbau agar masyarakat tidak golput dan tetap menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 nanti.

“Karena itu golput tidak boleh dilakukan. Dan kita harus memilih, sebab pemilihan presiden itu bukan hanya memilih presiden, namun juga memilih wakilnya yang sudah jadi satu paket,” ungkapnya.

Labih lanjut, KH Kholil mencontohkan, jika memang masyarakat tidak merasakan kecocokan pada figur capres, maka masyarakat bisa memilih figur cawapresnya.

“Jadi kalau gak cocok sama calon presidenya, maka kita bisa niat nyoblos mengikuti mencalonkan wakil presidennya, kalau wakil presidennya itu mencocoki secara syariah,” pungkasnya. (elo/yus)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar