Rapat internal DPRD Kabupaten Jombang, dengan agenda pembahasan penutupan masa reses. (Elok Aprianto/jurnalMojo)

Masa Reses Berakhir, DPRD Bentuk Tim Perumus Ajukan Pokir ke Eksekutif

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Joko Triono. (Elok Aprianto/jurnalMojo)

JOMBANG (jurnalmojo.com) – Berakhirnya masa reses, DPRD Kabupaten Jombang menggelar rapat paripurna internal penutupan reses. Reses pada kali ini, akan berbeda dengan reses sebelumnya.

Pasalnya, semua anggota dewan berkeinginan mengusulkan aspirasi dari masyarakat, sehingga saat ini ada pokok pikiran (Pokir). Untuk itu DPRD Jombang akan membentuk tim perumus pokir, yang selanjutnya akan disampaikan ke pihak eksekutif.

Perlu diketahui, pokir yang diajukan oleh pihak legislatif ini, merupakan usulan masyarakat di setiap daerah pemilihan (Dapil) melalui reses yang dilakukan oleh masing-masing anggota DPRD Kabupaten Jombang selama tiga hari.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Joko Triono saat ditemui setelah menggelar rapat internal Paripurna Penutupan Masa Reses Cawu III di ruang rapat paripurna, Jumat (09/11/2018).

“Reses kali ini memang ada perbedaan dengan reses-reses terdahulu. Semua (anggota legislatif, red) ingin mengusulkan usulan dari masyarakat. Hari ini kan ada pokok-pokok pikiran,” ujarnya.

Sedangkan, untuk mengajukan pokir ke pihak eksekutif, Joko menerangkan, bahwa terlebih dahulu harus melalui reses. Selanjutnya, akan ada tim untuk merumuskan pokir dan dibuatkan berita acara usulan-usulan dari masyarakat dari masing-masing dapil. “Setiap dapil saya minta masing-masing dua orang yang menjadi tim perumus,” ungkapnya.

Masih menurut Joko, diperlukan sebuah perencanaan yang benar dari awal mulai reses, tentu hal itu sudah harus masuk berita acara atau usulan dari masyarakat. Selanjutnya, melalui reses terakomodir pada pokir sesuai aturan yang ada akan diusulkan ke eksekutif (Pemerintah) untuk direalisasikan.

“Sesuai aturan yang ada, pokok-pokok pikiran ini akan kami usulkan kepada eksekutif untuk direalisasikan. Secepatnya akan kami usulkan, misalnya ada anggaran pastinya akan masuk di anggaran PAK (Perubahan Anggaran Keuangan),” terangnya.

Selain itu, Joko memaparkan, bahwa di dalam pokir tersebut, jumlah anggaran yang diajukan setiap anggota DPRD belum bisa dipastikan. Karena masing-masing anggota usulannya beragam, seperti pembangunan rumah ibadah, pembangunan jalan desa dan lainnya.

“Tergantung pembiayaan berapa. Nantinya akan kita lihat anggaran yang kita usulkan. Karena ada anggota dewan satu yang mengusulkan nilainya lebih dari Rp 1 miliar, misalnya. Ada yang satu hanya mengusulkan cuman Rp 200 juta, misalnya. Nah otomatis kan tidak sama,” pungkasnya. (elo)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar