TPS 1 Desa Tambar, Jogoroto dimana ditemukan kelebihan surat suara Pilbup Jombang. (Elok Aprianto/jurnalMojo)

Dugaan Penggelembungan Surat Suara,  Direktur LInK : Benarkah Penyelenggara Pemilu Tidak Terlibat ?

Komisioner Panwaslu Kabupaten Jombang, David Budianto. (Elok Aprianto/jurnalMojo)

JOMBANG (jurnalmojo.com) – Adanya dugaan penggelembungnya suara di Pilbup Jombang yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 Desa Tambar, Jogoroto, Rabu (27/06/2018) lalu, hingga kini masih terus menjadi pergunjingan masyarakat di Jombang.

Pasalnya, beberapa pihak menilai, kelebihan surat suara tersebut tidak bisa dianggap berhenti disitu saja, apalagi dianggap “cukup” dengan menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU), pada Minggu (01/07/2018).

Hal ini disampaikan oleh Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (LInK), yang mengatakan, bahwa dugaan penggelembungan suara yang mencapai 25 suara dari data pemilih yang hadir saat itu adalah tindak pidana pemilu yang harus diusut tuntas, demi terciptanya integritas para penyelenggara pemilu di Jombang.

“Tidak mungkin 25 suara itu dicoblos oleh hantu atau kertas tersebut mencoblos dirinya sendiri secara otomatis,” ujar Aan. Senin, (02/07/2018).

Aan menduga, pemilih hantu (ghost voters) itu melibatkan struktur aparat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) setempat. Hal ini sangat terasa ketika KPU Jombang tiba-tiba mengganti empat dari tujuh orang KPPS.

“Klaim Muhaimin Shofi bahwa pergantian tersebut agar tim KPPS lebih fresh dan tidak grogi, sebagaimana dilansir tribunnews adalah omong kosong, dan terkesan menutupi masalah sebenarnya,” katanya.

Oleh karena, Aan mendesak agar kasus ini ditindaklanjuti secara hukum yang sanksinya telah diatur dalam pasal 177-178 UU Nomor 10 Tahun 2016.

“Perlu diingat, jika ada anggota penyelenggara pemilu yang terlibat tindak pidana pemilu, maka hukumannya bisa ditambah 1/3 dari pidana yang telah ditentukan,” tuturnya.

Aan menegaskan, siapapun yang berusaha mempetieskan dugaan tindak pidana pemilu ini, sangat mungkin tahu dan terlibat dalam peristiwa Tambar.

“KPU dan Bawaslu Kabupaten Jombang harus pro-aktif untuk memprosesnya. Jika tidak, hal tersebut justru akan mencoreng marwah pemilukada dan kinerja mereka,” tukasnya.

Disisi lain, David Budianto, Komisioner Panwaslu Kabupaten Jombang, mengatakan, meski telah dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang), namun proses penyelidikan masih terus dilakukan.

“Secara pelanggaran administrasi sudah dilakukan PSU, selanjutnya kita mengkaji apakah ada pelanggaran lain terkait, misalnya pidana atau kode etik. Jadi kita masih dalam tahap pendalaman,” paparnya.

Untuk saat ini, pihaknya masih mengumpulkan keterangan dari pihak-pihak yang berada di sekitar lokasi (TPS 01, red).

“Keterangan dalam waktu tujuh hari dan untuk merumuskan dalam waktu lima hari,” ujar David.

Sementara itu, ditanya terkait adanya unsur kesengajaan atau oknum yangh terlibat, Komisoner KPU Kabupaten Jombang, M Dja’far mengatakan, bahwa KPU tidak mempunyai keahlian dan kemampuan untuk penyidikan.

“Kami serahkan pada Gakumdu maupun Panwas,” pungkasnya.

Seperti diketahui, penggelembungan suara terjadi pada TPS 01 Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, pada pilkada serentak 27 Juni lalu. Dari 308 warga yang hadir, jumlah penghitungan suara pada Pilbup Jombang tidak sama dengan tingkat kehadiran, yakni menjadi 333 suara atau bertambah 25 suara. (elo/yus)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar