Ribuan buruh memadati depan kantor Pemkab Mojokerto.(Hasan Assegafh/jurnalMojo.com) 

Ratusan Buruh Gelar Unjuk Rasa di Depan Pemkab Mojokerto Minta Kenaikan Upah 

MOJOKERTO (jurnalMojo.com) — Kantor Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Mojokerto digeruduk ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Perjuang Buruh Mojokerto (APBM) Mojokerto, Kamis (25/11/2021) siang.

 

Kedatangan mereka tak lain menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Mojokerto 2022 sebesar Rp 4,5 juta kepada Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati.

 

Pantauan di lokasi, beberapa dari buruh membetangkan poster bertuliskan ‘UMK Mojokerto 4,5 juta harga mati’ dan ‘PP 36/2021 menyengsarakan buruh’.

 

Koordinator aksi, Eka Herawati, dalam orasinya menyampaikan, gaji buruh selama ini dianggap tak berpihak terhadap buruh. Menurut Eka, salah satu bukti nyata kebijakan yang mencekik buruh adalah rencana penetapan UMK tahun 2022 yang akan mengacu Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.

 

“Kita semua tahu, kebijakan Indonesia saat ini di kondisikan oleh Pemerintah Pusat. Tapi mereka telah gagal mensejahterahkan masyarakat. Inilah salah satu gagalnya pemerintahan mensejahterahkan masyarakat dengan melahirkan PP nomor 36 yang isinya sangat tidak mendukung kita,” tegas Eka di atas mobil komando saat orasi.

 

Dengan begitu, penetapan upah akan mengacu kepada laporan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai inflasi dan pertumbuhan ekonomi makro.

 

Maka dari itu, para buruh ini menolak keras UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan tersebut karena tidak relevan dengan kondisi atau kebutuhan buruh di lapangan.

 

“Kami menolak Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan,” jelas Eka.

 

Menanggapi tuntutan buruh terkait kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Mojokerto 2022 sebesar Rp 4,5 juta, Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati menyampaikan, demi kesejahteraan masyarakat, terutama kaum buruh, pihaknya akan melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

“Sudah selayaknya melaksanakan tugas dan tanggung jawab saya untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan, demi ketertiban kita,” katanya di depan massa aksi.

 

Ia berjanji, menyampaikan aspirasi dan para buruh Mojokerto baik kepada Pemerintah Provinsi Jatim maupun Pusat.

 

“Saya punya kewajiban untuk menyampaikan aspirasi, harapan, masukan, dan apa yang diinginkan untuk bisa mendapatkan kesejahteraan kepada pemerintah yang lebih tinggi,” ujar Ikfina.(has/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar