Suasana adu argumentasi antara buruh dan apindo, di ruang rapat paripurna DPRD Jombang (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Gagal Realisasi Kenaikan Upah Buruh, DPRD Minta DPK Jombang Hitung Ulang Upah 

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Pasca adanya demo buruh yang menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2022, di kantor DPRD Jombang, Jawa Timur, ketua DPRD Jombang, mendesak agar dewan pengupahan kabupaten (DPKab) untuk menghitung ulang upah buruh di Jombang.

 

Pasalnya, pemerintah Kabupaten Jombang, menggunakan dasar pleno DPKab, dimana untuk tahun 2022 nanti, UMK di Jombang, tidak mengalami kenaikan.

 

Ketua DPRD Jombang, Mas’ud Zuremi menyebut pihaknya telah merekomendasikan dewan pengupah untuk melakukan penghitungan ulang. Apakah aspirasi buruh untuk kenaikan UMK bisa teralisasi, atau sebaliknya.

 

Lebih lanjut Mas’ud mengatakan, ketetapan hasil mediasi Dewan Pengupah tetap tidak menaikan UMK pada tahun 2022. Ini dikarenakan UMK Kabupaten Jombang sudah diatas batas. ”Kami sebagai DPRD tidak bisa memutuskan untuk naiknya UMK. Karena ini juga menjadi kewenangan dari dewan pengupah,” ungkap Mas’ud, pada sejumlah jurnalis, Kamis (25/11/2021).

 

Ia mengaku, untuk mengurai permasalahan tersebut. Pihaknya sudah memfasilitasi dengan melakukan mediasi mempertemukan antara asosiasi buruh dan dewan pengupah. ”Kami tadi mempertemukan antara Apindo, Disnaker, Pj Sekda dan asosiasi buruh,” katanya.

 

Selain itu, lanjut Mas’ud pihaknya juga meminta untuk dewan pengupah melakukan pengitungan kembali. Bisa dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau ke Kementrian Ketenagakerjaan. ”Jadi nanti pemerintah akan melakukan koordinasi dengan Pemprov dan Kementrian,” tukasnya.

 

Terpisah, Pj Sekda Jombang, Senen mengatakan, hasil mediasi ini dewan pengupah tidak bisa memberikan kenaikan UMK, seperti yang menjadi tuntutan pekerja buruh. ”Hasil hearing tadi intinya para buruh meminta kenaikan UMK, akan tetapi dewan pengupah tidak bisa,” katanya.

 

Ini dikarenakan, UMK di Kabupaten Jombang sudah melebih batas atas. ”Itu juga sudah diatur pada PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan,” tegasnya.

 

Kendati demikian, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Kementrian Ketenagakerjaan terkait masalah ini. ”Secepatnya kami melakukan koordinasi dengan Kementrian Ketenagakerjaan,” pungkas Senen.(elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar