Perwakilan buruh dari sejumlah perusahaan di Jombang saat demo di depan gedung DPRD Jombang (Elok Aprianto/jurnalMojo.com) 

Kembali Turun Jalan, Tuntutan Kenaikan Upah Buruh di Jombang Gagal Realisasi 

Perwakilan buruh saat debat dengan Apindo, dan Disnakertrans (Elok Aprianto/jurnalMojo)

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Ratusan buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali turun ke jalan. Masa buruh yang tergabung dari berbagai serikat buruh ini, masih menuntut adanya kenaikan upah minimum kabupaten (UMK).

 

Usai menyuarakan aspirasinya, sejumlah perwakilan buruh melakukan mediasi dengan sejumlah pihak. Mulai dari, Apindo, Disnakertran, DPRD hingga BPS Kabupaten Jombang. Setelah berjam-jam melakukan mediasi. Akhirnya mediasi berjalan buntu.

 

Ketua Apindo Jombang, Joko mengaku jika tuntutan kenaikan UMK yang disuarakan buruh, tidak sesuai dengan dasar aturan yang berlaku. Pasalnya, di Jombang, upah buruh sudah diambang batas.

 

“UMK Jombang ini sudah diatas upah minimum kabupaten sekitar, seperti kota Mojokerto, Lamongan, Nganjuk, Kabupaten Kota Kediri, UMK nya sudah dibawah Jombang. Nah dengan tetap merujuk aturan yang berlaku dimungkinkan UMK di Jombang tidak akan naik, karena sudah diatas batas atas,” kata Joko pada sejumlah jurnalis, Rabu (24/11/2021).

 

Ia mengaku jika dipaksakan naik, maka akan tidak akan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Tentu ini juga akan berdampak pada pengusaha, apalagi ini pandemic sangat berat. Dan satu hal yang saya tandasakan ini nanti kan tidak sesuai dengan PP 36 tahun 2021. Kalau dipaksakan naik, maka akan berat, dan akan berdampak pada buruh,” paparnya.

 

Untuk itu, sambung Joko, keputusan DPKab saat ini, tidak akan menaikkan UMK Jombang, pada tahun 2022 nanti. “Jadi keputusan DPKab hari ini adalah UMK Jombang tetap, dan itu sudah ditandatangani, sehingga ini sudah menjadi keputusan bersama,” tukasnya.

 

Sementara itu, Lutfi Mulyono, mengaku jika hingga hari ini belum ada keputusan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten terkait tuntutan kenaikan UMK oleh buruh. “Ya intinya kami belum ada keputusan. Karena Bupati saklek terhadap keputusan DPKab (dewan pengupahan kabupaten),” ungkapnya.

 

Lutfi mengaku akan bertahan dengan tuntutan kenaikan UMK. Bahkan, jika memang tidak ada keputusan yang diambil pemerintah kabupaten setempat, pihaknya menyebut akan kembali demo di sejumlah titik.

 

“Ya intinya kita tetap bertahan, karena sikap DPR mengecewakan. Bisa juga masanya di sini terus, bisa juga nanti kita akan geser, ke Bupati atau ke BPS. Ya intinya kita demonya berkelanjutan sampai tuntutan kita dipenuhi, meskipun tidak 10 persen,” pungkasnya.(elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar