Alokasi Dana Desa Untuk Desa, Demi Kesejahteraan Rakyat Desa Prajurit Kulon 

Alokasi Dana Desa Untuk Desa, Demi Kesejahteraan Rakyat Desa Prajurit Kulon 

Oleh : Atiza Maghdalia H*

 

Perlu kita akui, bahwa keberadaan desa secara formal sudah tertera dalam undang undang No. 32 tahun 2004, tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah daerah nomor 27 tahun 2005 tentang desa.

 

Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam system pemerintah Negara Republic Indonesia.

 

Desa adalah pemberian kawasan manajerial di Indonesia dibawah kecamatan yang mengepalai oleh kepala desa atau kepala dusun. Berdasarkan peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Desa ialah kepaduan masyarakat hukum yang mempunyai batas kawasan yang berhak untuk mengelola dan menjalankan kegiatan pemerintahan, kebutuhan masyarakat domestik menurut gagasan masyarakat, kebebasan asal usul, dan kebebasan tradisional yang disegani dalam struktur pemerintahan Indonesia.

 

Desa sebagai unit organisasi pemrintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang sangat strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik.

 

Maka desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana-prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Alokasi Dana Desa (ADD).

 

Alokasi dana desa merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara pemerintahan kabupaten dengan pemerintah desa. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah desa.

 

Di Kelurahan Prajurit Kulon ini mempunyai penjabaran kewenangan dengan implementasi program desentralisasi dan otonomi. Dengan adanya desentralisasi dan otonomi desa Prajurit Kulon maka desa Prajurit Kulon memerlukan pembiayaan untuk menjalankan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya.

 

Berdasarkan sumber yang diperoleh secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD Prajurit Kulon, yaitu :

 

1.       Tujuan ADD Prajurit Kulon yang bila disimpulkan secara umum bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya.

 

2.       Azas dan prinsip pengelolaan ADD Prajurit Kulon yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hal ini berarti ADD Prajurit Kulon harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat.

 

3.       ADD Prajurit Kulon merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDesa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.

 

4.       Penggunaan ADD Prajurit Kulon ditetapkan sebesar 10% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 90% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

 

5.       Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD Prajurit Kulon dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkat dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD Prajurit Kulon.

 

Tujuan yang diharapkan dari anggaran tersebut dapat terwujud. Untuk itu masyarakat perlu diyakinkan akan pentingnya, tingkat keberhasilan, besar nilai tambahnya bagi masyarakat atas program/kegiatan yang mampu memberikan kontribusi besar bagi masyarakat utamanya kelompok masyarakat menengah kebawah, selain tetap melaksanakan program/kegiatan lain yang bersifat jangka pendek.

 

Untuk itu, masyarakat Prajurit Kulon perlu diyakinkan bahwa ADD dapat membuat masyarakat dapat lebih sejahtera dan terorganisasi apabila tujuan tersebut dalam berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan, selain itu ADD ini juga dapat memenuhi fasilitas masyarakat Prajurit Kulon dalam mengembangkan dan memajukan produktivitas sebuah desa.

 

Oleh karena itu, Kelurahan Prajurit Kulon ini sebagai miniature bagi sebuah pemerintahan, yang bermula pada suatu yang sederhana dan kecil kemudian meretas kesisi yang lebih besar sehingga dari sebuah desa mampu melihat kesejahteraan desa dari ADD desa tersebut.

 

*Penulis adalah Mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Semester 5 Universitas Muhammadiyah Malang. No Hp : 081358148819 Email : amaghdalia@gmail.com

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar