Ratusan buruh dari berbagai perusahaan di Jombang, saat demo di depan kantor DPRD Jombang (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Tak Kunjung Dipenuhi Tuntutannya, Buruh di Jombang Kembali Demo

Mediasi antara perwakilan buruh dengan pemerintah, serta pengusaha (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Ratusan buruh dari berbagai perusahaan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, kembali melakukan demonstrasi, Jum’at (19/11) pagi.

Sedikitnya ada 700 buruh, dari berbagai serikat pekerja, yang kembali menuntut adanya kenaikan upah minimum kabupaten (UMK).

Koordinator aliansi serikat pekerja, Lutfi Mulyono mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan aksi. Bahkan, ia akan menggelar aksi di beberapa titik, sebelum tuntutan buruh dipenuhi.

“Teman-teman akan melakukan berbagai aksi sampai tanggal 30,. Izin kami sudah masuk itu sampai tanggal 27,” kata Lutfi pada sejumlah jurnalis, di kantor DPRD Jombang.

Ia menegaskan, ini adalah langkah awal berbagai gerakan untuk menekan pemerintah agar segera memenuhi tuntutan buruh, yakni menaikkan UMK.

“Ya tetap pada kenaikan UMK, kita meminta kenaikan UMK sebesar 10 persen. Tapi itu bukan harga mati, tapi yang terpenting adalah transparan, kenapa Jombang ini tidak menaikkan UMK apa dasar hukumnya apa dalilnya,” kata Lutfi.

Ia menyebut selama ini pemerintah mengacu pada data BPS. Dimana sesuai data BPS jiia tidak ada kenaikan, seperti inflasi dan lain sebagainya. Maka diputuskan tidak naik.

“Selama ini monoton mengacu pada data BPS, begitu data BPS menunjukkan tidak ada kenaikan, laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi maka dinyatakan tidak naik,” paparnya.

Padahal, sambung Lutfi, BPS ini dalam melakukan survei dengan cara random. “BPS ini surveinya dengan cara random. Tapi ya gak tau dipaksa aja agar tidak naik,” tegasnya.

Lutfi menyebut jika di daerah lain masih ada kenaikan. “Di kabupaten kota lain sudah ada yang menaikan, seperti di Sidoarjo, Gresik ada kenaikan,” ucapnya.

Ia khawatir jika tidak ada kenaikan sampai 3 tahun, maka nantinya akan ada tuntutan kenaikan yang lebih tinggi. Hal ini pasti akan menimbulkan masalah baru.

“Yang kita takutkan jika tidak ada kenaikan 3 tahun, nantinya akan ada tuntutan yang tinggi. Dan itu akan memberatkan perusahaan, sehingga ia (perusahaan, red) akan memilih relokasi) seharusnya harus tetap ada kenaikan meski tidak signifikan,” pungkas Lutfi.

Usai berorasi, perwakilan buruh akhirnya diizinkan masuk ke DPRD Jombang untuk menyampaikan aspirasinya. Namun, buruh memilih keluar. Lantaran pihak yang menemui buruh tidak memiliki kredibilitas.(elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar