Suasana sosialisasi ketentuan perundang-undangan tentang cukai di Desa Pandan Blole, Kecamatan Ploso, Jombang (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Berantas Rokok Ilegal, Diskominfo Jombang Sosialisasi Aturan Cukai di Kecamatan Ploso

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Berantas peredaran rokok illegal di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jombang terus mensosialisasikan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat khususnya ke desa – desa yang ada di Kabupaten Jombang.

Perlu diketahui, kegiatan sosialisasi aturan cukai ini dilaksanakan di kantor Desa Pandan Blole, Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga dihadiri, perwakilan bea cukai Kediri.

Menurut keterangan Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Jombang Samsul Huda saat sambutan mewakili Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Jombang, Budi Winarno, bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan pencerahan sekaligus meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan rokok illegal.

“Saya berharap sosialisasi ini tidak berhenti disini, disampaikan ketetangga yang lain agar semua paham, mari kita cegah rokok illegal untuk penerimaan negara, karena pajak cukai juga akan dikembalikan lagi ke masyarakat”, terangnya.

Ia menjelaskan, kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dibidang cukai kepada masyarakat juga diharapkan bisa menjadi sarana komunikasi kepada masyarakat serta memperkuat sinergi diantara Bea Cukai Kediri, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam memberantas rokok ilegal agar kebocoran dapat diminimalisir dan tentunya penerimaan anggaran dari sektor pajak semakin meningkat,

“kita tidak melarang masyarakat untuk tidak boleh merokok, tapi kalau merokok jangan di tempat umum ada tempatnya. tidak apa apa nglinting dewe di rokok  dewe pokoknya tidak di jual, kalau dijual itu namanya melanggar, karena tidak ada pita cukai/pajaknya. saya yakin meskipun peredaran rokok illegal saat ini sudah berkurang, namun harus terus kita cegah secara terus menerus, karena meskipun kebocoran itu sedikit, lama – lama akan menjadi banyak dan itu akan mengurangi penerimaan negara” tukasnya.

Sementara itu, perwakilan Kantor Bea Cukai Kediri, Hartoyo Mulyono yang memaparkan terkait ketentuan umum dibidang cukai dan kampanye rokok illegal.

Hartoyo menyebut, untuk alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021 untuk Kabupaten Jombang sebesar Rp. 37.401.427.000,- sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2020 sebesar Rp. 43.303.444.000,-,. “Tahun ini ada penurunan anggaran DBHCHT untuk tahun ini karena pandemic Covid 19,” paparnya.

Hartoyo menjelaskan, prioritas penggunaan DBHCHT secara keseluruhan dibagi 3 bidang diantaranya 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat meliputi program pembinaan lingkungan sosial dan program peningkatan kualitas bahan baku.

“Sedangkan 25% untuk bidang penegakan hokum meliputi program pembinaan industry, program sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan program pemberantasan barang kena cukai illegal, sedangkan yang 25% lagi untuk bidang kesehatan meliputi program pembinaan lingkungan sosial,” paparnya.

Selain itu, ia menyampaikan terkait terkait ciri – ciri rokok illegal, yang dilarang pemerintah dan harus diperangi oleh masyarakat.

“Rokok illegal itu diantaranya yaitu rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan tdk dilekati pita cukai   (dikenal dengan istilah rokok polos atau rokok putihan), rokok yang diedarkan dari produksi pabrik yang belum mempunyai NPPBKC Rokok yang diedarkan, dijual, atau ditawarkan dilekati pita cukai, namun pita cukainya palsu atau dipalsukan,  sudah pernah dipakai (bekas), Tidak sesuai peruntukkan, misalnya pita cukai untuk rokok golongan SKT tapi dilekatkan pada rokok dengan golongan SKM sehingga tidak sesuai tarif cukainya serta tidak sesuai Personalisasi, misalnya pita cukai untuk perusahaan A tapi digunakan untuk perusahaan,” tukasnya. (elo/jek/*)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar