ilustrasi sidang

Terdakwa Tak Hadir, Pembacaan Tuntutan Sidang Kasus Limbah B3 Ditunda

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Sidang lanjutan dengan agenda pembacaan tuntutan kepada JF, terdakwa kasus limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto, Jombang, Jawa Timur batal digelar Rabu (13/1) .

Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Jombang, Meyer Volmar Simanjuntak, menjelaskan jika majelis hakim, menunda persidangan lantaran terdakwa tidak datang, ke acara persidangan.

“Laporan dari Jaksa Penuntut Umum, sidang pembacaan ditunda, karena terdakwa sakit (tidak datang,Red),” ungkap Kasi Pidum.

Meski tak datang dalam persidangan, Kasi Pidum menyebut JF tak menjelaskan secara pasti sakit apa yang tengah dideritanya. “Tidak menyampaikan surat sakitnya,” katanya.

Untuk itu, sambung Kasi Pidum, majelis hakim Pengadilan Negeri Jombang menunda persidangan hingga seminggu ke depan. “Diagendakan sidang lanjutan dengan agenda sama (pembacaan tuntutan,Red) Rabu (20/1) depan,” tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada 2018 lalu, Balai Penegakan Hukum (Gakkum) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra) menggerebek aktivitas pengolahan limbah B3 tak berizin di Desa Tambar, Kecamatan Jogoroto milik JF, yang juga kepala desa setempat.

Setelah hampir dua tahun diproses Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), pada 2020 lalu, JF ditetapkan sebagai tersangka. Kasusnya pun dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jombang. Kendati demikian, ia tak ditahan.

Selain menetapkan tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti, di antaranya dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) sekitar tiga rit yang diletakkan dalam tiga gudang, Limbah abu sisa peleburan dross dan slag aluminium dibungkus dalam karung plastik (glangsing) diletakkan dalam satu gudang, mesin gilingan slag aluminium sebanyak enam unit, dan mesin ayakan slag aluminium sebanyak tiga unit.

Atas perbuatannya, JF dijerat melanggar Pasal 102, 103 jo Pasal 59 ayat (4), dan atau Pasal 104 jo Pasal 60, dan atau Pasal 109 jo Pasal 36 UU RI nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar