Kasi Pendidikan Pondok Pesantren (Pontren) Kemenag Kabupaten Mojokerto, Drs Nur Rokhmad, MM (Khoirul/jurnalMojo.com)

Kemenag Mojokerto Verifikasi Ketat Ponpes Yang Akan Mendapatkan BOP Covid-19 Tahap II

Screenshot hasil verifikasi data faktual BOP Pontren Covid-19 Tahap II (Khoirul/jurnalMojo.com)

MOJOKERTO (jurnalMojo.com) — Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia melakukan sejumlah langkah untuk mencegah dan menanggulangi pandemi Covid-19 di madrasah dan pondok pesantren (ponpes).

Selain memberlakukan protokol Covid-19, Kemenag juga mengucurkan bantuan stimulan untuk Bantuan Operasional (BOP) senilai Rp25 hingga 50 juta, untuk setiap pondok pesantren untuk membantu pada masa pandemi Covid-19.

Kepala Kemenag Kabupaten Mojokerto melalui Kasi Pendidikan Pondok Pesantren (Pontren) pada Kemenag Kabupaten Mojokerto, Drs Nur Rokhmad, MM., membenarkan bantuan yang dialokasi Kemenag RI tersebut.

Nur Rokhmad menyebutkan, alokasi BOP Pondok Pesantren tahap II ini sesuai dengan Surat Keputusan SK Kemenag Pusat, ada 26 pondok Pesantren yang akan mendapatkan bantuan, tapi dengan catatan yakni pihaknya akan verifikasi lebih lanjut terkait keaktifan dan kelengkapan berkas Pondok Pesatren.

“Iya memang betul, untuk bantuan BOP ponpes perlu kita verifikasi dulu, sesuai dengan surat edaran dari Kanwin, adapun verifikasi meliputi alamat pesantren, nomor statistik pesantren, dan keaktifan pesantren, apabila dalam verifikasi data tersebut di temukan data yang tidak sesuai maka akan kami laporkan dan pastinya akan di hapus,” terang Nur Rokhmad, Jum’at (16/10/2020).

Menurut Nur Rokhmad, BOP dapat digunakan untuk pembiayaan operasional pesantren dan pendidikan keagamaan Islam. Misalnya, untuk membayar listrik, air, dan keamanan.

Nur Rokhmad menambahkan, bantuan tersebut diberikan kepada pesantren yang aktif menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, serta terdaftar pada Kantor Kemenag.

Status terdaftar ini dibuktikan dengan Nomor Statistik Lembaga. Bantuan berbentuk uang tunai itu berasal dari DIPA Pusat Tahun 2020, untuk itu pertanggungjawabannya harus jelas.

Dari Verifikasi data yang telah di lakukan Kemenag Kabupaten Mojokerto, dari 26 Ponpes yang terdata dalam bantuan BOP tahan II sesuai dengan SK Kementrian Agama Pusat , ditemukan 19 Ponpes yang tidak memenuhi syarat verifikasi data dan pastinya tidak akan bisa proses lebih lanjut serta tidak bisa kami usulkan ke Kanwin sebagai proses verifikasi faktual.

“Verifikasi data sudah kami lakukan dari 26 lembaga yang tertera ada 19 lembaga yang tidak memenuhi verifikasi faktual tidak kami usulkan,” tandasnya. (kho/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar