Sesi foto bersama dalam acara hajatan pernikahan anak Kepala Kemenag Jombang, yang langgar Prokes (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Antisipasi Munculnya Klaster Hajatan, Kepala Kemenag Diminta Lakukan Swab Tes

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Antisipasi munculnya klaster covid-19 dalam acara hajatan yang digelar Kepala Kemenag Jombang, Jawa Timur, Taufiq Abdul Djalil, pihak penyelenggara maupun panitia diminta lakukan swab tes.

Hal ini dikarenakan tamu undangan yang datang dalam acara hajata tersebut, berasal dari berbagai daerah di luar Jombang.

Koordinator Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penangan Covid-19 Kabupaten Jombang, drg Subandriya mengatakan, pihaknya tidak melakukan uji swab maupun rapid test terhadap penyelenggara hajatan Kepala Kemenag Jombang.

Ia mengaku telah berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian covid-19.

Pada pedoman P2 Covid-19 revisi 5 itu, bila tidak timbul gejala maka tidak akan dilakukan uji swab atau RT-PCR.

“Tidak indikasi itu. Sekarang pedoman revisi 5 tidak seperti itu (tidak dilakukan penanganan bila tidak timbul gejala, red). Jadi kita ikuti pedoman revisi 5 itu,” ungkap Subandriyah, Jum’at (16/10/2020).

Meski demikian Subandriya mengatakan, pihak penyelenggara bisa melakukan RT-PCR secara mandiri. Hal itu untuk upaya pencegahan oleh pihak penyelenggara.

“Kalau swab mandiri silahkan. Kalau mandiri tidak usah permintaan, bisa langsung ke puskesmas,” tukas Subandriyah.

Perlu diketahui bahwa, sebelumnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Jombang, juga menyerukan pada panitia mapun penyelenggara hajatan untuk melakukan swab tes.

Menurut ketua IDI Jombang, dr Achmad Iskandar Dzulqornain mengatakan, penularan covid-19 harus selalu diantisipasi pada semua kondisi. Termasuk hajatan yang digelar Kepala Kemenag di tengah pandemi seperti saat ini.

Hajatan pernikahan anak Kepala Kemenag Jombang itu dikhawatirkan oleh IDI bisa memicu adanya sumber penularan covid-19 atau klaster baru.

“Kita harus waspada apakah kegiatan yang sudah berjalan tersebut, betul-betul atau malah akhirnya memberikan dampak buruk. Apakah kemudian terjadi kasus yang kemudian menjadi positif yang bisa dikaitkan dengan acara tersebut,” ungkap Iskandar.

Ia menegaskan jika Bupati jombang sudah membuat Surat Edaran (SE) Nomor 700/454/415.10.1.3/2020 tentang protokol kesehatan dalam penyelenggaraan pesta perkawinan, hajatan dan pertunjukan seni dalam hajatan.

Dan dalam aturan itu, Iskandar menyebut bahwa penyelenggara harus memberikan surat keterangan sehat ke Pemkab Jombang dalam pengajuan izin hajatan.

“Sebenarnya di surat edaran bupati tentang hajatan itu, harus dipastikan dulu bahwa panitia, kemudian semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut, harus dipastikan dulu sehat. Periksa dulu ke Puskesmas atau rumah sakit, maka dokter yang mengeluarkan surat tersebut, bisa memastikan yang bersangkutan ini bebas covid-19,” katanya.

Iskandar mengaku Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang melakukan upaya pencegahan terhadap potensi penyebaran covid-19 di hajatan Kepala Kemenag Jombang.

“Ada banyak cara ya, itu bisa rapid tes, swab tes. Dan saya kira, para panitia atau yang punya hajatan dilakukan pemeriksaan, dengan di swab dulu. Untuk memastikan tidak ada sumber penularan. Jangan nanti sudah dibelakang hari satu demi satu ketahuan (positif covid, red), mungkin akan jauh lebih sulit untuk melakukan tracingnya,” pungkas Iskandar.

Hingga berita ini ditulis, Kepala Kemenag Jombang, Taufiq Abdul Djalil belum juga memberikan keterangan secara resmi.

Upaya konfirmasi soal tes swab usai hajatan, juga tidak ditanggapinya.

Upaya konfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp maupun telepon juga tam direspon sejak awal berita ditulis hingga saat ini. (elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar