Tambang pasir ilegal di Desa Bugasurkedaleman, Kecamatan Gudo (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Tambang Pasir Ilegal Di Gudo Belum Ditindak, Ini Kata Dewan

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Belum adanya penindakan aktifitas tambang pasir ilegal dengan menggunakan mesin ponton di Desa Bugasurkedaleman, Kecamatan Gudo, Jombanh Jawa Timur, mendapat perhatian dari wakil rakyat di DPRD Jombang.

Menurut ketua komisi C DPRD Jombang, Choirul Anam, Pemkab Jombang melakukan pembiaran dengan adanya aktifitas tambang ilegal di desa tersebut.

“Ya harusnya segera ada tindakan dari pemkab atau aparat penegak hukum (APH) dalam hal ini kepolisian,” ujar Choirul, pada sejumlah jurnalis, Minggu (20/09/2020).

Lebih lanjut ia menegaskan, meski kewenangan dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), APH sudah bisa melakukan tindakan dengan berkoordinasi dengan DLH Jombang. Lantaran, sudah ada indikasi pelanggaran undang-undang.

Ia mengaku, jika pihak APH maupun Pemkab Jombang, saling menunggu maka dikhawatirkan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan semakin parah. “Jangan sampai kalau rusak parah baru ada tindakan,” tegasnya.

Ia mengatakan, jangan sampai aktivitas tambang merusak lingkungan seperti yang ada di Kabupaten Mojokerto.

Pasalnya, setelah kegiatan tambang yang dilakukan selesai. Pihak pengusaha biasanya tidak mau melakukan reklamasi dan bahkan dibiarkan begitu saja. Tentu ini akan membahayakan warga sekitar.

“Kalau terus dibiarkan kerusakan lingkungan akan semakin parah. Terlebih lagi itu lokasi berdekatan dengan sungai,” ungkapnya.

Ia mengaku dalam waktu dekat Komisi C akan membahas rancangan peraturan daerah (rapeda) terkait penertiban aktifitas tambang galian dengan eksekutif.

Diharapkan, dengan rapeda baru ini aktifitas tambang ilegal atau yang berada di kawasan hijau dan pariwisata bisa dikendalikan. “Paling tidak nanti kita dorong kita masukan pada prolegda tahun 2021,” ucapnya.

Bahkan, sambung Choirul, Komisi C berencana untuk memanggil Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jombang.

“Harapannya dinas ini bisa memetakan dimana-mana saja galian di Jombang. Mana yang masih aktif dan tidak. Selain itu juga harus mengkroscek mana-mana saja tambang yang sudah keluar dari titik koordinat. Ini harus ditertibkan semua,” tukasnya.

Sementara itu, Kabid Konservasi DLH Jombang, Amin Kurniawan mengatakan, hingga kemarin pihaknya belum mengirim surat pemberitahuan adanya aktifitas tambang pasir ilegal di Desa Bugasurkedaleman.

“Rencana Senin baru kita kirim. Karena baru Jumat sore mendapat tanda tangan dari pimpinan,” katanya.

Disinggung apakah nantinya akan ada penindakan. Ia kembali mengungkapkan, untuk tindakan pihaknya menunggu keputusan dari BBWS.

“Ya diharapkan surat yang kami kirim segera mendapat respons dari BBWS. Kami siap melakukan pendampingan apabila nanti dibutuhkan,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DLH Jombang, memastikan ada 8 titik tambang pasir ilegal di Desa Bugasurkedaleman.(elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar