Alat berat yang berada di lokasi galian C di Desa Rejoagong (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Galian C di Jombang Kian Menjamur, Dewan Sebut Penindakan Lemah

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Menjamurnya galian C di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendapat sorotan dari wakil rakyat di gedung DPRD Jombang.

Pasalnya, penindakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun pemerintah Kabupaten (Pemkab) sangatlah lemah.

Seperti diungkapkan oleh anggota komisi C DPRD Jombang, Miftahul Huda.

Semakin bertambahnya galian C ilegal, membuat ia mempertanyakan penindakan galian C ilegal tersebut.

Bahkan, sambung Huda, masih banyak ditemui galian C ilegal yang beroperasi bebas. Seperti salah satunya, di Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro.

”Kami seringkali mendapat laporan masih banyak galian C ilegal yang beroperasi terang-terangan,” ujar Huda pada sejumlah jurnalis, Minggu (02/08/2020).

Ia mengatakan, seperti galian C di Kecamatan Ngoro, meski sudah berkali-kali didatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Satpol PP Jombang. Akan tetapi, nyatanya masih beroprasi dengan terang-terangan.

”Padahal sudah seringkali ditindak, tapi tidak ada perubahan dan terus kembali,” tegasnya.

Politikus PKB ini menyimpulkan bahwa penindakan galian C di Kabupaten Jombang ini masih sagat lemah.

Apabila penindakan itu dilakukan dengan tegas, pastinya hal seperti ini tidak akan terjadi. ”Apabila ditindak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku pastinya tidak seperti ini,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa, aktifitas galian C secara jelas sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Dan apabila melakukan tambang tanpa izin, lanjut Huda, maka pelanggaran ancaman pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar. ”Jadi itu masuk ke ranah pidana,” ucapnya.

Untuk itu, dia kembali mendesak kepada pengambil kebijakan, dalam hal ini pemkab dan aparat kepolisian untuk segera bertindak cepat. Dengan harapan, dampak buruk terhadap lingkungan akibat penambangan galangan juga tidak semakin terbuka lebar.

“Tentu saja bekas galian C akan semakin banyak dan membahayakan. Saya tidak ingin ada korban lagi karena galian ini,” tukas Huda.

Hal senada juga disampaikan, Ketua Komisi C DPRD Jombang, Choirul Anam. Politikus dari PDIP itu juga mendorong, agar penindakan galian C ilegal bisa lebih tegas lagi.

”Kami sudah menyampaikan ini berkali-kali untuk galian ilegal harus ditindak sesuai Undang-Undang yang berlaku,” paparnya.

Ia menambahkan, karena adanya aktifitas galian ilegal di Jombang ini pastinya akan berdampak besar pada kerusakan lingkungan. Bahkan membahayakan masyarakat sekitar.

”Seperti kasus bekas galian di Desa Plosogenuk, Kecamatan Perak hingga memakan korban. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali,” pungkas Choirul.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan warga Desa Rejoagung, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang memblokade jalan desa, kemarin malam (29/07).

Mereka menolak rencana aksi penambangan galian C baru karena telah merusak lingkungan.

Aksi ini dimulai sekitar pukul 20.00 dengan berkumpul di gang jalan desa menuju lokasi penambangan di Dusun Grenggeng.

Warga yang berdatangan itu bermaksud menghalau alat berat yang rencananya didatangkan ke lokasi penambangan.

“Tentu kami menolak aktivitas penambangan galian C baru di wilayah kami,” ujar Nadir, salah seorang warga Rejoagung.(elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar