Ratusan masa dari PSJ dan penggiat seni saat demo di depan Pendopo Kabupaten Jombang (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Keramaian Dibatasi Gegara Covid-19 di Jombang, Pelaku Seni dan PSJ Demo

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab saat ditemui sejumlah jurnalis di Pendopo Kabupaten Jombang (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Implementasi pembatasan keramaian atau kerumunan masa lantaran adanya pandemi covid-19 di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, menuai protes.

Protes ini dilakukan oleh paguyuban sound sistem Jombang (PSJ) dan puluhan penggiat seni. Ratusan orang mendatangi Pendopo Kabupaten Jombang, Senin (20/07).

Menurut keterangan kordinator aksi, Hj Muntasir, adanya kebijakan untuk membatasi kerumunan sangat berdampak pada pelaku usaha sewa sound sistem, maupun penggiat seni di Jombang.

“Sangat berdampak bagi kami. Empat bulan kami tidak bekerja, itu pukulan bagi kami dengan adanya covid ini,” ujar Muntasir pada sejumlah jurnali, di Pendopo Kabupaten Jombang.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa, selama adanya pandemi ini, para pelaku seni dan 190 pengusaha sound sistem, kelimpungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Untuk biaya sekolah, kita jual sound sistem untuk memenuhi kebutuhan hidup. Gaji karyawan juga. Karyawan juga butuh makan,” katanya.

Untuk itu, sambung Muntasir, seluruh anggota paguyuban, penggiat seni dan seluruh elemen masyarakat, berharap agar Bupati Jombang, mau membuka kembali keramaian dan memberikan izin.

“Kita berharap dengan adanya kegiatan ini (demo, red), kita mengetuk hati Bupati untuk bisa memberikan izin pada kami, untuk segera membuka kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten Jombang,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, mengatakan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan PSJ dan penggiat seni.

Dan dalam waktu dekat, sambung Bupati, pihak pemerintah kabupaten (Pemkab) akan melakukan koordinasi dengan forkopimda. Untuk membahas sejumlah aturan.

“Nanti kita buatkan juknis (petunjuk teknis, red). Karena di perbup 34 itu masih secara global, secara umum saja. Kita akan undang kembali, selanjutnya kita sepakati bersama juknis nya,” terang Bupati.

Saat disinggung apakah nantinya tuntutan masa pendemo, tidak bertentangan dengan surat edaran Bupati tentang perpanjangan masa darurat Covid-19.

Bupati menjelaskan jika juknis tersebut akan disinkronkan dengan surat edaran darurat Covid-19. Dan juknis tersebut akan dikeluarkan sebelum 1 Agustus.

“Nanti akan mengacu pada juknis. Jika tidak sesuai dengan juknis maka akan kita bubarkan. Semisal kesenian, krunya ini harus sehat semua dan sudah harus ada surat Kesehatan,” tegas Bupati.

Masih menurut penjelasan Bupati, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan, di Jombang juga berjalan maksimal.

“Alhamdulillah sudah meningkat. Karena ada sosialisasi perbup 34 dan sudah kita sosialisasikan pada pihak Desa, dan ini tidak hanya sekali tapi seterusnya. Bahkan ini tadi pelaku seni, budaya siap mensosialisasikan protokol kesehatan dengan kesenian,” pungkas Bupati. (elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar