Salah satu alat peraga kampanye yang terpasang di Jalan Pusat Kota Di Surabaya (Foto/IST)

Pilwali Kota Surabaya, Bawaslu Sebut Belum Ada Aturan Tentang Kampanye Sosial Media

Logo Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

SURABAYA (jurnalMojo.com) — Pemilihan Wali Kota atau Pilwali Surabaya saat ini memasuki tahapan proses verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan. Pelaksanaan Pemungutan Suara dipastikan akan diselenggarakan pada 9 Desember mendatang.

Menurut Ketua Bawaslu Kota Surabaya, Agil Akbar, Jika nanti pemilu tetap dipaksa digelar, maka negara harus memenuhi rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, peserta maupun penyelenggara.

“Ditengah pandemi Covid 19, Bawaslu saat ini mendorong pemerintah untuk segera membuat aturan khusus yang akan diterbitkan melalui KPU, terkait kampanye di media sosial. Mengingat, lembaga tersebut tidak punya kewenangan,” ucapnya, saat ditemui di kantornya, Jalan Arif Rahman Hakim Surabaya, Jumat sore (3/7/2020).

Secara umum, lanjut Agil, Bawaslu hanya bisa melakukan pencatatan, laporan pengawasan, namun tidak bisa menindak lanjuti secara pribadi. Karena sudah diatur dalam Undang Undang Informasi Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Agil juga menambahkan, kampanye boleh digelar 3 hari setelah ditetapkan oleh KPU pada September mendatang. Hal tersebut tertulis dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada.

“Sebelumnya pada bulan tersebut adalah tahap pemungutan. Berhubung adanya pandemi Covid, terjadi penyesuaian menjadi penetapan calon,” imbuhnya.

Jika aturan kampanye sosial media diterbitkan, Agil menyebut, akan digunakan untuk evaluasi pada pada waktu pelaksanaan Pilkada serentak 2018 lalu, serta Pilpres, dan Pileg tahun 2018 lalu.

“Dari ketiga pesta demokrasi tersebut tidak ada aturan soal kampanye di Media Sosial. Artinya, begitu bebas. Jadi kami masih mendorong untuk menerbitkan aturan itu sambil melakukan pengawasan dan penanganan termasuk pelanggaran,” jelasnya.

Apalagi, potensi pelanggaran kampanye di Media Sosial pasti ada. Seperti isu Suku, Agama, dan Ras (Sara), serta kampanye hitam yang menyinggung salah satu pasangan.

“Hanya saja aturan yang ada saat ini diterapkan pada saat pelaksanaan kampanye tatap muka. Pemasangan banner dan beberapa media kampanye yang lain,” tuturnya.

Sehingga, Agil berharap, para peserta tidak memanfaatkan wabah tersebut mengarah ke dalam dunia politik. Terutama saat menggelar bakti sosial kepada masyarakat.

“Untuk pertama kalinya, Negara Indonesia menyelenggarakan pemilu ditengah pandemi virus corona. Tentunya menjadi tantangan bagi masyarakat, penyelenggara, dan peserta. Kami tekankan hal itu tidak terjadi di Surabaya,” pungkasnya. (nto/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar