Salah satu wisata di Jombang yang belum mengantongi izin secara lengkap (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

Banyak Wisata di Jombang, Hanya Segelintir yang Bayar Pajak

JOMBANG (jurnalMojo.com) — Banyak wisata alam maupun wahana wisata di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, yang terus bermunculan.

Namun, berkembangnya wisata di Kabupaten Jombang nampaknya tak semuanya memenuhi peraturan yang ada.

Menurut keterangan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang, Eksan Gunajati, banyaknya wisata bermunculan yang tak membayar pajak. Sehingga, berdampak pada pendapatan asli daerah (PAD) yang minim.

”Ini ada beberapa yang sudah melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, sekitar hanya delapan wisata saja yang membayar pajak hiburan,” ujar Eksan pada sejumlah jurnalis, Jumat (03/07/2020).

Ia menegaskan jika banyak pelaku usaha yang belum mengurus izin secara lengkap. Tapi ada juga beberapa wisata yang tidak membayar pajak ke Bapenda.

”Jadi nanti berangkatnya dari perizinan terlebih dahulu, kalau sudah berizin tentu mereka akan memenuhi kewajibannya (membayar pajak, Red) itu pasti,” tegasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan ada segelintir wisata yang membayar pajak ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jombang. Setidaknya ada 8 wisata yang sudah membayar pajak. Akan tetapi belum tentu wisata tersebut sudah mempunyi izin.

”Untuk itu harus ada sinergi semua dan menggandeng Satpol PP sebagai penegak perda untuk mencari tahu fakta yang ada di lapamgan,” katanya.

Mantan Setdakab Jombang ini menerangkan jika dengan adanya wisata yang berizin. Banyak potensi yang bisa digali. Meskipun, sambung Eksan, saat ini Perda Pariwisata masih dibahas.

Disinggung apa dasar hukum, pihaknya memungut pajak pada segelintir wisata yang ada. Padahal perda Pariwisata masih belum ada.

Ia mengaku jika selama ini pelaku usaha wisata tetap harus membayar pajak, dengan mengacu pada Perda Kabupaten Jombang Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pajak Hiburan. ”Tentu kami memungut pajak itu pasti ada dasar hukumnya,” ucapnya.

Tidak hanya itu, untuk meningkatkan PAD, ia juga akan menertibkan PBB pariwisata tersebut. “Kalau memang ada tunggakan, maka harus membayar sesuai dengan tunggaan itu,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah wisata yang ada di Jombang, belum kantongi izin secara lengkap dari DPMPTSP.

Bahkan, hingga saat ini pihak Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) tak memiliki data jumlah wisata yang berizin.

Parahnya, sejak 2019 kemarin Disporapar tak memiliki data tanda daftar usaha pariwisata (TDUP), yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. (elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar