Demonstran ketika melakukan aksi di depan Dinas Sosial. (Tammim/Jurnalmojo)

Dinsos Sampang Didemo Pemuda Bangsal Bersatu

SAMPANG (Jurnalmojo.com) – Pemerintah Kabupaten melalui Dinas Sosial dinilai telah mengintimidasi hak rakyat miskin melalui program bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tahun anggaran 2019 yang Dugaan indikasi tindak korupsi yang melibatkan oknum pendamping Dinas Sosial Kabupaten Sampang dalam dua program yang menggunakan Anggaran bersumber dari APBN melalui Dinas Sosial.

Pasalnya pihak Dinas Sosial dianggap telah melarikan diri dari Undang-undang Nomor 13 tahun 2011 fakir miskin yang seharusnya memperoleh kecukupan dana perumahan yang layak dan lingkungan hidup yang sehat, selasa, (30/6/2020).

Sesuai dengan permensos nomer 20 tahun 2017 yang bertujuan untuk mengembalikan kefungsian sosial dan meningkatkan kualitas tempat tinggal fakir miskin. Dan permensos nomer 2 tahun 2019 tentang bantuan Sosial Usaha ekonomi Produktif dalam rangka meningkatkan kapasitas fakir miskin kemampuan berusaha.

Menurut Bakrin Ketua Pemuda Bangsal Bersatu (PBB) menyebutkan banyak temuan dilapangan yang disertai dengan ancaman di dua kecamatan Omben dan Banyuates, padahal ada 180 rumah rakyat dibedah tak dijahit kembali.

“Banyak RTLH yang sampai sekarang masih mangkrak, kedua alasan pemotongan itu tidak ada SOP yang jelas, ada yang mendapatkan uang ada yang mendapatkan ancaman harus sesuai dengan gambar, sehingga dari mereka banyak yang biaya sendiri,” ungkapnya.

Indikasai pemotongan bantuan terhadap dua program KUBE ( Kelompok Usaha Bersama) dan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) yang dilakukan oknum pendamping.

“Dan itu sudah terbukti, ada masyarakat yang hanya diberi uang senilai 10 juta yang seharusnya dana itu 15 juta, ada yang di beri bahan seperti pasir, semen, kawat dan jika diuangkan hanya 4 juta,” ujar Bakrin.

Aksi tersebut ditemui langsung oleh Kepapa Dinas Sosial Kabupaten Sampang Amiruddin yang menyatakan dengan membantah
adanya pemotongan.

“Masalah pemotongan kami tidak sependapat dengan para demonstran, kami tidak main-main dengan masyarakat miskin, dan jika memang terbukti ada pemotongan silahkan laporkan kepada kami,” bantahannya.

Aksi semakin memanas namun akhirnya kedua pihak sepakat untuk menandatangani tiga kesepakatan yang dituangkan dalam MoU agar memberikan panismen terhadap oknum pendamping.

Kemudian Mengembalikan uang atas indikasi terjadi pemotongan dilapangan apabila terbukti dan membenahi KUBE yang telah menelan anggaran pemerintah sebesar 1.8 M dan RTLH yang masih amburadul dalam pengerjaan. (tmm/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar