Konsekuensi Logis dan Strategis Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19

Oleh: Hadi Fatkhur Rohman*

Masa darurat pandemi covid-19 masih samar diketahui masa berakhirnya. Faktanya masa darurat ini, telah menghambat laju aktifitas warga dalam segala lini, yang mana hal itu sangat berdampak terhadap penghasilan masyarakat.

Apa yang terjadi sedemikian tersebut menjadi tanda tanya besar bagi pernyataan Kepala Gugus Tugas Penanganan Corona Doni Monardo yang mengatakan bahwa pemerintah menargetkan masyarakat Indonesia sudah bisa kembali hidup normal pada bulan Juli mendatang.

Jika tidak dibersamai dengan kebijakan yang tepat sasaran dan terbuka serta dijamin tidak ada monopoli dari penyelenggara kebijakan dalam hal ini adalah pemerintah, maka apa yang dikatakan Kepala Gugus Tugas Penangganan Corona tersebut hanyalah sebatas hembusan angin surga belaka.

Sampai disini, mestinya semua elemen masyarakat khususnya yang turut konsen dalam penanganan covid-19 sejak awal harusnya juga dilibatkan dalam menentukan kebijakan.

Tentang hal itu kita sudah punya catatan evaluasi bahwa pada tahap-tahap awal percepatan pencegahan covid-19 di Kabupaten Mojokerto kemarin, banyak sekali kegiatan-kegiatan pencegahan yang lebih dulu dilakukan warga dan komunitas secara swadaya tanpa teroganisir oleh pemerintah daerah, sebelum dibentuknya relawan gugus tugas tingkat desa.

Hal itu mestinya sudah menjadi catatan serius oleh Pemkab, warga tidak boleh dibiarkan bergerak tanpa terorganisir, lebih-lebih dalam masa rehabilitasi pasca pandemi covid-19 nanti, tidak boleh ada istilah warga harus bergerak sendiri.

Kabar baik dan inspiratif datang dari PCNU Kabupaten Mojokerto, selama tanggal 16-21 April kemarin telah melakukan survey tentang ‘Ketahanan Sosial dan Ekonomi Kab. Mojokerto Menghadapi Covid-19’. Yang mana hal itu dijadikan sebagai upaya kajian terhadap dampak sosial, ekonomi dan kesehatan selain upaya kuratif dan preventif yang telah dilakukan lebih dulu.

Dari survey tersebut ada dua key insight yang penting kita ketahui. Pertama : pendapatan warga diketahui cenderung menurun akan tetapi pengeluaran semakin banyak dan cenderung tetap. Kedua: ada 51,5% warga yang menyatakan ragu-ragu dapat melewati kondisi ekonomi seperti ini, 15% menyatakan tidak mampu dan 35,5% menyatakan akan mampu melewati kondisi ekonomi ditengah pandemi seperti ini.

Menurut pribadi penulis, upaya perencanaan rehabilitasi pasca pandemi covid-19 ini tidak kalah penting dari upaya percepatan pencegahan virusnya. Hal itu dapat penulis baca pada setiap kali turun kebawah dan mendengar langsung keluh kesah para terdampak pandemi wabah ini.

Ada beberapa poin bagi saya yang mestinya dapat dijadikan sebagai poin master yang kemudian digarap dengan serius untuk mengembalikan situasi dan kondisi secara cepat dan tepat. Agar masyarakat tidak berlarut dalam kekalutan menghadapi dampak covid-19 yang semakin mencekik.

Dalam tulisan saya pada awal bulan ini yang menyinggung tentang ketahanan pangan di Kabupaten Mojokerto dapat jawaban bahwa Perum Bulog sub divre II wilayah Surabaya mengatakan stok beras masih aman hingga enam bulan mendatang. Ada 54 ribu ton stok beras yang menjadi pasokan untuk 3 wilayah, Kota dan Kabupaten Mojokerto serta Jombang. Kendati demikian masih belum diketahui tentang kekuatan daya beli masyarakat.

Dari hasil survey PCNU di atas, hari ini kita sudah mulai tahu dan merasakan bahwa daya beli masyarakat sudah mulai turun. Apabila jaminan stok beras yang melimpah tersebut tanpa dibarengi kebijakan penanganan daya beli masyarakat, maka lagi-lagi itu hanya menjadi hembusan angin surga.

Maka kemudian, penting diperhatikan, untuk segera menyiapkan upaya peningkatan produktivitas produk lokal sesuai kebutuhan pasar lokal dan pemberdayaan petani secara serempak, yang semua itu diorganisir dengan berbasis teknologi berkelanjutan baik dalam proses produksi lebih-lebih proses jual beli dan distribusi.

Kita harus memulai itu, jika masih mempertimbangkan situasi politik praktis, maka politik ekonomi tak akan terselematkan dan masyarakatlah yang akan menjadi korbannya.

Semantara itu pada sisi lainnya, yakni para terdampak covid-19 di lingkungan industri, seperti korban PHK, diliburkan, dirumahkan atau kasus seperti para pekerja dari Desa Bendung Kecamatan Jetis yang diminta pulang untuk menjalani masa isolasi mandiri akibat dua warganya terkonfirmasi positif corona. Juga penting segera diatasi.

Kita sudah mengenal program ‘Padat Karya’ yang mana hal itu juga sudah diserukan oleh pemerintah pusat untuk lebih ditingkatkan, dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang mendadak tidak memiliki penghasilan akibat terdampak covid-19 secara ekonomi.

Lain dari hal itu, juga harus segera direalisasikan tentang program realokasi dana penanggulan Covid-19 yang juga dapat dimanfaatkan untuk re-skilling khususnya bagi korban PHK agar memiliki kemampuan dalam memasuki sektor-sektor bisnis yang survive dari resesi Covid19.

Sektor bisnis tersebut dapat kita ketahui dari kajian ekonomi yang menyebutkan sektor yang survive saat ini seperti herbal dan vitamin, IT, telekomunikasi, retail, jasa renovasi, konsultan psikologi, jasa pengumpulan dan pembuangan limbah, kuliner. Re-skilling korban PHK dapat kita arahkan ke sektor-sektor tersebut. Bukan tidak mungkin, pasti mungkin. Tentang teknisnya kita bahas dalam tulisan yang lain.

Selain dari dua hal pokok di atas, kita juga harus menyadari tentang aset-aset pariwisata yang nyatanya dalam masa pandemi ini berhenti total, akibat lamanya pembatasan sosial atau sosial/physical distancing. Baik pariwisata yang berskala potensi turis mancanegara, wisata lokal hingga pariwisata yang baru dibangun sebagai realisasi dari Badan Usaha Milik Desa, alias wisata desa.

Saya sangat meyakini. Pasca pandemi ini destinasi-destinasi wisata lokal akan mengalami pelonjakan pengunjung secara drastis. Yang mana hal itu akan diikuti dengan menaiknya permintaan pasar terhadap jasa transportasi, kuliner dan souvenir serta yang lainnya. Hal ini segera diperlukan upaya pengidentivikasian dan revitalisasi objek wisata yang tergolong dalam 3 kategori; wisata religi, alam dan buatan.

Sementara itu pelaku industri wisatanya dapat diberikan penyuluhan-penyuluhan dan pemberdayaan agar lebih siap dan tanggap menangkap peluang terhadap arus wisatawan yang pasti akan meningkat drastis pasca pandemi covid-19 ini.

Sebagai akhiran pada tulisan ini, saya ingin mengikatnya dalam satu narasi, yang kemudian dapat kita jadikan sebagai acuan dalam menyongsong masa rehabilitasi situasi dan kondisi pasca covid-19.

Bahwa: unsur ketahanan pangan dan daya beli masyarakat, kondisi para korban PHK, dan potensi aset penghasilan warga. Harus dibicarakan sejak hari ini, tanpa mengalihkan fokus percepatan penanganan covid-19. Itulah tugas pemerintah.

Dan yang tidak kalah penting utamanya adalah Pembangunan Keluarga, ada apa dengan keluarga? Singkat kabarnya, saya mendengar banyak informasi baik dari dalam maupun luar kota.

Kerentanan kondisi keluarga makin tinggi di era resesi covid -19 ini, angka KDRT meningkat sebab keluarga kehilangan (menurunnya) penghasilan dan stress dengan kondisi yang ada. Maka harus ada program yang ditujukan dengan fokus ‘keluarga’ sebagai sasaran tembaknya.

Adapun pembangunan berbasis kekuarga in,i upaya recovery sosial dan ekonomi ke depan pasti akan semakin baik dan semakin cepat, sebab keluarga adalah basis utama pembangunan bangsa dan negara.

*Penulis adalah :
— Ketua PC IPNU Kab. Mojokerto 2009 – 2011
— Ketua DKC Garda Bangsa Kab. Mojokerto 2019 – Sekarang
— Sekretaris Komisi 1 DPRD Kab. Mojokerto 2019 – Sekarang

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar