Pencairan Terlambat, Dewan Minta DPMD Awasi Penyerapan DD

Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono (Elok Aprianto/jurnalMojo.com)

JOMBANG (jurnalMojo.com) – Terjadinya keterlambatan pencairan Dana Desa (DD) tahap tiga, ke rekening Desa di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendapat perhatian dari wakil rakyat di gedung DPRD Jombang.

Melalui Komisi A, wakil rakyat di DPRD Jombang, meminta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, agar lebih meningkatkan pengawasan pada Desa, dalam menyerap anggaran tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Komisi A DPRD Jombang, Kartiyono. Ia menilai, dengan rentan waktu yang cukup singkat, rentan sekali muncul persoalan hukum terkait laporan penggunaan DD.

”Tentu untuk pengawasan ini harus lebih ekstra, karena waktu pekerjaan yang mepet ini SPJ rentan bermasalah,” ujar Kartiyono, Sabtu (29/12/2019).

Lebih lanjut politisi PKB ini mengatakan, dikhawatirkan kepala Desa (Kades) takut tidak melakukan penyerapan, sehingga SPJ direkayasa. Atau sengaja direkayasa untuk kepentingan pribadi. ”Ini untuk mengantisipasi timbulnya permasalahan yang ada,” tegasnya.

Untuk itu, sambung Kartiyono, Komisi A menghimbaukan agar pihak desa untuk selalu berkoordinasi dengan Dinas terkait, maupun Camat. Sehingga SPJ dikerjakan sesuai dengan keadaan yang di lapangan.

Jadi, imbuh Kartiyono, apabila program-program yang tidak terselesaikan maka dilaporkan kondisi aslinya.

”Jadi tidak ada rekayasa lakukan kewajiban administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak selesai tinggal dibuatkan berita acara,” tegasnya.

Dengan adanya pencairan DD yang terlambat ini, imbuh Kartiyono, tentu pihak Inspektorat juga harus memahami keadaannya.

”Pelaporan harus benar-benar faktual dan apapun harus terpantau,” paparnya.

Masih menurut penjelasan Kartiyono, kepala desa harus lebih masif berkoordinasi dengan pihak kecamatan yang sebagai kepanjangan tangan bupati untuk melakukan pembinaan. Dengan begitu, penyerapan DD tidak akan terjadi permasalahan kedepannya.

Dan ia, juga meminta DPMD untuk lebih masif lagi melakukan sosialisasi kepada desa terlebih lagi saat ini desa sedang membuat RPJMdes.

Sehingga, hal ini harus dikawal apakah desa sudah membuat RPJMDes atau sebaliknya. “Karena ini acuan untuk pembangunan desa kedepannya,” pungkas Kartiyono.

Seperti diberitakan sebelumnya, pencairan DD tahap tiga, sebesar 40 persen terlambat, hingga jelang akhir Desember 2019. Kondisi ini menghambat pembangunan infrastruktur di Desa. (elo/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar