Para pendukung Amir Hidayat, saat di PTUN (Ujeck/JurnalMojo.com)

Dapat Sumbangan Uang Recehan Dari Pendukung, Cakades Centong Gugat Hasil Pilkades ke PTUN

Amir Hidayat, Cakades Centong saat konsultasi di LBH Ansor Jawa Timur (Ujeck/JurnalMojo.com)

MOJOKERTO (jurnalMojo.com) – Dengan bantuan sumbangan uang recehan dari para pendukungnya, Amir Hidayat, salah satu calon Kepala Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto nomor urut 3 dalam pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Mojokerto beberapa waktu lalu, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, Rabu (4/11/2019)

Amir beralasan, hasil pilkades tersebut tidak sah lantaran ada 1.122 kertas suara yang dianggap tidak sah oleh panitia karena tercoblos tembus. Padahal tidak tembus ke calon yang lain.

“Jadi sebagian pemilih tidak membuka kertas suara secara utuh atau penuh. Kondisi ini mungkin disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak panitia pemungutan suara,” ujarnya kepada jurnalMojo.com usai menyerahkan berkas gugatan ke PTUN.

Amir yang didampingi beberapa orang pendukungnya tiba di PTUN Surabaya sekitar pukul 14.30 WIB, dengan didampingi tim kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Jawa Timur.

Ja’far Sodiq, S.H., M.H., selaku Ketua tim kuasa hukum mengungkapkan, bahwa secara administratif keberatan yang disampaikan oleh pemohon sebagai calon kepala desa tentang hasil Pemilihan Kepala Desa Centong, Kecamatan Gondang, kepada Bupati Mojokerto melalui Wakil Bupati Mojokerto tanggal 24 Oktober 2019 atau sehari setelah pencoblosan yang dilaksanakan tanggal 23 Oktober 2019 telah sesuai Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

“Dan menurut Peraturan Bupati Mojokerto Pasal 54 tentang perselisihan telah diatur bahwa Pejabat TUN dalam hal ini Bupati harus memberi jawaban paling lama 30 hari,” ungkapnya di kantor LBH Ansor Jawa Timur.

Menurut Ja’far, jika dalam waktu 30 hari Bupati tidak memberi jawaban, maka dianggap menerima atau mengabulkan permintaan pemohon. Karena sampai hari ini belum ada jawaban, maka sesuai dengan undang-undang administrasi pemerintahan.

”Pemohon berhak mengajukan gugatan atau permohonan melalui PTUN untuk ditetapkan bahwa Bupati atau pejabat TUN harus mengeluarkan keputusan sesuai apa yang dimohonkan, dalam bahasa administrasinya disebut ” fiktif positif,” terangnya.

Yang paling mengharukan, tumpukan uang recehan itu Amir terima dari ratusan pendukungnya, sebagai biaya mengajukan gugatan ke PTUN. ”Uang yang terkumpul ini, dari para pendukung dibeberapa dusun. Kami, sengaja patungan untuk biaya ke PTUN untuk mencari keadilan,” tutur salah satu pendukung.

Uang recehan hasil patungan tersebut diserahkan langsung para pendukungnya kepada tim kuasa hukum di kantor LBH Ansor yang berdekatan dengan komplek PWNU di Surabaya.

Para pendukung Amir berharap, siapapun yang jadi kepala desa tidak masalah, asalkan melalui proses yang benar. ”Apalagi, pak Amir, calon saya sempat diremehkan oleh pesaingnya dengan dikatakan sebagai jago kapuk,” pungkas pendukung Amir sembari meninggalkan PTUN. (yud/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar