Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori saat rapat pleno beberapa waktu lalu (dok/jurnalMojo.com)

KPU Kabupaten Mojokerto Usulkan Anggaran Rp 52 Miliar Untuk Pilbup 2020

Tampak depan Kantor Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto (Karin Norhadini/JurnalMojo.com)

MOJOKERTO (jurnalMojo.com) – Kabupaten Mojokerto merupakan satu di antara daerah dari 270 daerah di Indonesia yang bakal menggelar Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

Seperti diketahui, pada tahun 2020 mendatang, penyelenggaraan pemilihan didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam pasal 201 UU 10/2016 yakni pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan pada bulan September 2020.

Ada sebanyak 270 daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak, meliputi 9 provinsi diantaranya 224 kabupaten, dan 37 kota. Pilkada Serentak 2020 seharusnya diikuti 269 daerah, namun menjadi 270 lantaran Pilkada Kota Makassar terpaksa harus diulang pelaksanaannya.

Untuk Pilkada serentak 2020, di Kabupaten Mojokerto masih dalam tahapan perencanaan anggaran pilkada ke TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Kabupaten, yang terdiri dari beberapa lembaga yaitu badan kesatuan bangsa dan politik (Bakespol), inspektorat, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Usulan KPU Kabupaten Mojokerto untuk anggaran pilkada serentak 2020 lebih besar, dibandingkan anggaran pilkada serentak tahun 2015 yakni sebesar Rp. 30 Miliar.

“Untuk KPU Kabupaten Mojokerto, kami mencoba mengajukan anggaran dana pilkada tahun 2019 sebesar 52 Miliar. Masih sebatas pengajuan ke tim anggaran, dan beberapa kali menghadap namun masih ada revisi. Sebab sangat membutuhkan waktu dan inipun atas dasar kehati-hatian, masih harus review rakor anggaran bahkan masih banyak pembenahan-pembenahan,” beber Ketua KPU Kabupaten Mojokerto, Muslim Bukhori saat ditemui, jurnalMojo.com, Rabu (21/8/2019).

Usulan anggaran Rp 52 miliar pada pilkada 2020 mendatang, diperuntukkan untuk semua tahapan per divisi. Baik itu kegiatan divisi teknis, data, sosialisi, maupun honor adhoc.

Terkait kapan waktu pelaksanaan pendaftaran peserta pilkada, pihaknya masih belum bisa memastikan. Sebab KPU bekerja berdasarkan PKPU yg diterbitkan oleh KPU RI. ”Sampai saat ini masih belum turun. Jadi kami KPU Kabupaten Mojokerto masih belum bisa membuat jadwal pelaksanaan,” terangnya. (rin/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar