Tim aset PG Gempolkerep menyerahkan referensi dasar kepemilikan lahan kepada DPRD. (Rony Yunarto/jurnalMojo)

Polemik Aset PG Gempolkerep Di Kota Mojokerto Masih Menunggu Hasil Koordinasi

Hearing pihak PG Gempolkerep dengan warga di Gedung DPRD Kota Mojokerto. (Rony Yunarto/jurnalMojo)

MOJOKERTO (jurnalmojo.com) – Polemik perihal aset PG. Gempolkerep yang berada di wilayah Kota Mojokerto kembali mencuat. Aset berupa lahan dan bangunan yang diklaim milik BUMN dipersoalkan oleh warga. Melihat kondisi ini, DPRD Kota Mojokerto memberikan ruang bagi pihak PTPN X dan warga untuk melakukan hearing. Hearing dilaksanakan di gedung DPRD Kota Mojokerto, Jalan Gajah Mada no 145 Kota Mojokerto, Jawa Timur, Senin (17/12/2018).

Dalam hearing tersebut dihadiri 6 anggota DPRD Kota Mojokerto Komisi II, pihak pertanahan, Bagian Aset Pemkot Mojokerto, asisten administrasi umum, pihak PTPN X PG Gempolkerep, dan warga.

Salah satu anggota DPRD Kota Mojokerto Komisi II dari partai Golkar, Sonny Basoeki Rahardjo, SH, MH menyampaikan, masalah ini bermula dari reses yang dilakukan di wilayah Suronatan, Kota Mojokerto, dimana dirinya mendapatkan keluhan warga terkait dengan kondisi lingkungan yang terlihat kumuh.

“Warga RT 01 RW 01 lingkungan Suronatan, Kelurahan Magersari, melihat kekumuhan yang ada disekitarnya yang diketahui adalah aset PG Gempolkerep. Itu disampaikan kepada saya saat menggelar reses di situ,” kata Sonny.

Dia menambahkan, jika memang itu adalah aset PG, harusnya dirawat. Bukan malah dibiarkan begitu saja dan berujung pada lingkungan yang terlihat nampak kumuh. Selama ini, yang merawat lingkungan ialah warga sendiri. Bahkan beberapa pembangunan malah dikerjakan oleh pemerintah kota, lalu PG mengklaim bahwa itu adalah asetnya. Ini menjadi masalah dan harus segera diselesaikan.

“Pihak PG sudah berjanji akan memperindah lingkungan tersebut, itu janjinya. Namun jika memang sudah tidak mampu menangani, bisa juga aset itu dipindahtangankan atau dihibahkan. Jadi lebih mudah perawatannya,” imbuhnya.

Sementara itu, pihak PG Gempolkerep melalui salah satu anggota tim aset, Budiyono, mengatakan selama ini dari pihak kami memang terkendala dengan belum adanya tim aset yang baku. Tim aset dibentuk dalam naungan pimpinan.

“Jika pimpinan yang membawahi aset pindah tugas, maka tim aset tersebut juga ikut bubar. Tapi saat ini, kami telah dikukuhkan sebagai tim aset yang baku dan tidak tergantung dengan keberadaan pimpinan, jika pindah tugas ataupun tidak, itu tidak berpengaruh pada struktur tim aset,” kata Budiono usai hearing.

Tapi perlu diketahui, jika pihaknya tidak bisa serta merta menghibahkan aset tersebut kepada warga karena dalam undang-undang, pemerintah tidak berhak menghibahkan aset yang ada.

“Tadi kita serahkan beberapa berkas referensi sebagai bahan acuan dan penguat keberadaan aset milik PG Gempolkerep. Kami berharap masalah ini bisa terselesaikan dan warga juga memahami kondisi yang, lalu kita bisa atur kembali untuk merawat dan memperbaiki yang perlu untuk keindahan lingkungan,” tandas Budiyono.

Sementara itu pimpinan rapat yang menggantikan Ketua DPRD karena berhalangan hadir, Deni Novianto, ST, dari partai Demokrat menyampaikan, bahwa polemik antara warga dan PG Gempolkerep kita akomodir, karena itu salah satu tugas sebagai wakil rakyat.

“Kita memfasilitasi dua pihak yang saat ini sedang mempertanyakan hak kepemilikan lahan. Sementara dalam daftar aset di pemkot sendiri, tidak ada yang menyebutkan bahwa lahan itu aset milik pemkot,” kata Deny.

Masih ungkap Deny, guna menyelesaikan masalah ini pihaknya akan menemui tiga kementerian terkait. Hal ini wajib dilakukan agar bisa memahami dan mengetahui dasar-dasar kepemilikan, apakah aset tersebut milik PG Gempolkerep ataukah bukan.

“Kita akan ke tiga kementerian, yakni Kementrian BUMN, Pertanahan dan Pertanian. Semoga segera selesai permasalahan ini,” pungkasnya. (ron/jek)

Bagikan Ini

Komentar Anda

Komentar